<![CDATA[Perkembangan praktik dinamika hukum dan kompleks perkara perdata yang ada di indonesia menuntut adanya pergeseran paradigma dari hakim yang semata-mata pasif diharapkan dapat menuju hakim yang aktif dalam mengendalikan alur jalannya persidangan. meskipun hukum acara perdata di indonesia mengikuti prinsip hakim yang pasif, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi hakim untuk dapat berperan aktif guna dapat menjamin terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis dasar-dasar normatif dan yuridis, urgensi, batasan, dan strategi optimalisasi peran aktif hakim dalam persidangan perdata dalam kalitannya dengan prinsip imparsialitas dan keseimbanga kedudukan para pihak dalam berperkara. Metode penilitian yang digunakan adalah dengan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang konseptual. Hasil penelitian akan menunjukan bahwa optimalisasi peran aktif hakim sangat diperlukan dalam aspek mediasi, klarifikasi gugatan, pengendalian pembuktian, dan manajemen perkara berbasis teknologi tanpa adanya pengurangan prinsip imparsialitas hal ini juga menunjukan bahwa peran aktif hakim dibenarkan sepanjang berada dalam ranah pengenadalian proses dan tidak memasuki wilayah substansi sangketa yang menajdi wilayah para pihak. Optimasi tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menjaminnya efektivitas proses beracara sekaligus dapat mewujudkan keadilan substantif. Dengan keseimbangan yang tepat peran aktif hakim dapat menjadi instrumen paling strategis dalam mewujudkan peradilan perdata yang efektif, modern, dan berkeadilan yang substantif.]]>
