Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Solusi JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies AL-SULTHANIYAH Sriwijaya Journal of Private Law
Mesya Assauma Nurfitrah
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM HAK NORMATIF PEKERJA BERUPA UANG PISAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 Azani, Adila; Elvionita, Septiara; Nurfitrah, Mesya Assauma
Solusi Vol 23 No 1 (2025): SOLUSI
Publisher : Faculty of Law, University of Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36546/solusi.v23i1.1462

Abstract

The regulation concerning severance pay was previously governed by Article 158 paragraph (4), Article 164 paragraph (2), and Article 168 paragraph (3) of the Manpower Law. These three articles were removed following the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation and Law Number 6 of 2023 on the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law. However, provisions on severance pay are still found in Government Regulation Number 35 of 2021 on Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment, which serves as the implementing regulation of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. This situation creates confusion in its implementation and may potentially lead to a gap in the protection of workers' normative rights by employers. The problem addressed in this paper is how the legal certainty of workers' normative rights in the form of severance pay is post the enactment of Law Number 6 of 2023. This research is a juridical-normative study with a descriptive-analytical approach. The result of this study shows that Government Regulation Number 35 of 2021 is still in effect as one of the positive labor laws, even though the provisions of Article 158 paragraph (4), Article 164 paragraph (2), and Article 168 paragraph (3) were abolished with the enactment of Law Number 6 of 2023, because the basis for the enactment of Government Regulation Number 35 of 2021 is the provisions of Article 81 and Article 185 letter b of the Job Creation Law, which were not abolished by the enactment of Law Number 6 of 2023. This means that the right to severance pay, as one of the workers' normative rights, must still be fulfilled by employers as part of their obligations when a termination of employment occurs, according to the criteria set out in these articles that result in the entitlement to severance pay.
Tinjauan Hukum Moratorium Permohonan Kepailitan dan PKPU serta Asas Kelangsungan Usaha dalam Prespektif Hukum Kepailitan Ramadhan, Muhammad Syahri; Nurfitrah, Mesya Assauma; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i2.9102

Abstract

Gagasan moratorium kepailitan dan PKPU muncul dari meningkatnya perkara yang didaftarkan di pengadilan niaga dan dampak ekonomi lainnya, sehingga moratorium sebenarnya bisa dikatakan bukanlah solusi yang tepat. Peninjauan kembali terhadap pembahasan moratorium dapat dilakukan apabila terdapat ketidakpastian dan jika moratorium dilaksanakan maka akan membawa kebaikan dan ketertiban bagi semua pihak. Moratorium perkara kepailitan dan PKPU bukanlah solusi yang efektif, mengingat lembaga kepailitan dan PKPU muncul dari UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU). Artinya, gagasan moratorium harus melalui proses legislasi agar bisa sinkron dengan  UU Nomor 37 Tahun 2004. Mekanisme ini tidak mudah dan memakan waktu lama hingga gagasan moratorium secara teknis menjadi peraturan hukum. Begitu pula dengan gagasan moratorium yang secara teknis hukumnya terkait dengan pembatasan kompetensi peradilan niaga, sehingga diperlukan sinkronisasi fungsi legislasi dan yudikatif. Jika diterapkan, hal ini akan menimbulkan banyak permasalahan sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian normatif yang mengarah pada penelitian kepustakaan.Debitur pailit dapat mengajukan rehabilitasi yang akan menghilangkan setatusnya sebagai debitur pailit. Prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan bersifat luas dan mendasari hukum kepailitan dan pembayaran yang ditangguhkan. Penerapan asas kegiatan ekonomi berkelanjutan tidak hanya sebatas diatur dalam undang-undang saja, namun mempunyai arti yang lebih luas, yang juga mencakup seluruh proses proses kepailitan dan penangguhan pembayaran utang. Penerapan prinsip manajemen berkelanjutan dalam kepailitan dan penundaan pembayaran utang ini dimaksudkan untuk memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang akan digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur.
TINDAKAN TRACING MELALUI APLIKASI LINE WEBTOON DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Permana, Winona Silmy Kaffah; Handayani, Sri; Rasyid, Muhamad; Nurfitrah, Mesya Assauma
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4134

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman modern saat ini teknologi semakin berkembang dan canggih, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi sebagai penyalur hobi hingga mata pencaharian. Pentingnya hak cipta bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam perdagangan, menjadikan perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat krusial. Baik di tingkat nasional maupun internasional, pada bulan September 1990 di Jenewa, disepakati mengenai masalah ini melalui Intellectual Property in Business Briefing yang dikenal sebagai TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Banyak remaja saat ini menggunakan teknologi untuk menciptakan komik dalam format digital. Akan tetapi, sisi lain dari perkembangan ini adalah bahwa komik digital menjadi lebih rentan untuk disalin oleh orang lain tanpa izin. Hal ini berdampak pada pencipta komik digital yang mengalami kerugian baik dari segi ekonomi maupun moral. Maraknya penjiplakan atau tindakan tracing yang dilakukan dikalangan ilustrator atau pencipta itu sendiri, yang mana seharusnya pencipta harus menciptakan karya atau ciptaan berdasarkan pemikirannya sendiri dan bukan menjiplak karya milih orang lain. Perlindungan hukum kepada illustrator terhadap tindakan tracing melalui aplikasi Line Webtoon dijamin oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta karena gambar digital sendiri termasuk kedalam objek yang dilindungi hak cipta. Serta apabila terdapat sengketa mengenai tindakan tracing tersebut dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, namun khusus sengketa atau konflik di dalam Line Webtoon, maka akan menggunakan cara mediasi. Kata Kunci : Hak Cipta; Ilustrator; Line Webtoon; Perlindungan hukum; Tracing
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di El’s Coffee Lampung Putri, Rizha Claudilla; Nurfitrah, Mesya Assauma
Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/jwcs.v4i2.24310

Abstract

Pada era globalisasi dimana perekonomian menjadi hal yang sangat krusial bagi seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan mengakibatkan sebagian besar dari mereka harus turun tangan dalam mencari pekerjaan. Kesempatan bagi perempuan dalam mencari pekerjaan sudah sama dengan laki-laki. Mereka memiliki potensi yang dalam beberapa aspek dapat dibandingkan laki-laki, seperti dari segi intelektual, kemampuan maupun keterampilan. Pekerja perempuan juga harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama dan sesuai. Namun ada juga hal yang menjadi pembeda antara keduanya yang terlihat sangat jelas dimana perempuan memiliki fisik, psikis dan biologis yang relatif lebih lemah sehingga perempuan memerlukan perlindungan hukum yang jelas saat menjalankan pekerjaannya. Hal tersebut harus diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan sosial terkait hak atau perlakuan yang didapat oleh para pekerja perempuan. Subjek dalam penelitian ini adalah pekerja perempuan yang bekerja di El’s Coffee Lampung. Penelitian ini menggunakan metode yurdis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan dan menggunakan teknik wawancara dengan para pekerja perempuan di El’s Coffee Lampung. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa El’s Coffee Lampung telah mengikuti sebagian besar aturan bagi pekerja perempuan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, namun ada beberapa hal yang pada faktanya di lapangan masih belum sesuai sehingga masih perlu adanya tindak lanjut dari pengusaha untuk menyesuaikan dan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku agar para pekerja perempuan mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang layak dan sesuai saat bekerja.
Legal Implications of Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2024 on the Financial Conglomerate System in Indonesia Prasada, Erisa Ardika; Putri, Rizha Claudilla; Nurfitrah, Mesya Assauma
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 4, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i4.3043

Abstract

Introduction: Financial conglomeration in Indonesia is a strategy of combining companies from different sectors to diversify income and reduce risk.Purposes of the Research: This research aims to analyze the Financial Services Authority Regulation Number: 30/2024, which aims to harmonize the provisions of financial conglomeration with Law Number: 4/2023 on Financial Sector Development and Strengthening.Methods of the Research: The method used is normative research, focusing on analyzing legal norms and related policies.Findings of the Research: The results show that Financial Services Authority Regulations Number 30/2024 introduces a Financial Conglomerate Holding Company that is responsible for the control and consolidation of conglomerate members. The implementation of integrated supervision is expected to enhance financial system stability and support inclusive and sustainable economic growth. This research provides insight into the challenges and opportunities in regulating financial conglomerates in Indonesia.
Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Nurfitrah, Mesya
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.5848

Abstract

This paper aims to find out what’s the promise to marry that is binding like, and how it relates to Pacta Sunt Servanda principle. This study uses normative legal research methods with the type of library research. This study is different from previous research, because in this study, it is described what kind of promise to marry which can be categorize as acts of a breach. The results of the study shows that, in its development, if it’s associated with the theory of legal certainty in agreements, which is the Pacta Sunt Servanda principle, there were several promises to marry that bind the parties who hold them, because the promise to marry is an agreement which has been agreed by both parties. From this agreement came the result of the agreed time and place to held a wedding, and there has been further development regarding this matter. With the existence of follow-up activities from the agreement, it can be said as a binding before entering the actual agreement, so, if it’s canceled, it has to be by the agreement of both parties. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa janji menikahi yang mengikat itu dan bagaimana kaitannya dengan asas Pacta Sunt Servanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini diuraikan seperti apa janji menikahi yang dapat dituntut pertanggungjawabannya sebagai perbuatan wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam perkembangannya, jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam perjanjian yaitu asas Pacta Sunt Servanda, terdapat beberapa janji untuk menikahi yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya, sebab janji menikahi merupakan sebuah perikatan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak, dimana dari kesepakatan itu timbul prestasi untuk melangsungkan pernikahan pada waktu dan tempat yang telah disepakati, serta telah ada pembinaan lanjut terkait hal tersebut. Adanya kegiatan pembinaan lanjutan dari kesepakatan janji untuk menikahi tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pengikatan sebelum masuk pada perjanjian yang sebenarnya sehingga, jika ingin dibatalkan maka, harus melalui kesepakatan antara para pihak.     
Integrasi Audit Hukum dalam Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance Perusahaan Erisa Ardika Prasada; Muhamad Rasyid; Mesya Assauma Nurfitrah; Moulyta Elgi Trinanda; Diah Ayu Setiowati
AL-SULTHANIYAH Vol. 14 No. 2 (2025): AL-SULTHANIYAH
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4437

Abstract

The complexity of the modern business world requires companies not only to comply with legal provisions formally, but also to establish integrity-based governance that can prevent corporate misconduct and fraud. This study aims to critically analyze the implementation of legal audits as a risk mitigation instrument and as a moral governance tool that extends its function beyond administrative compliance checks. This study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach, supported by academic literature and previous empirical findings, which are analyzed qualitatively and descriptively. This study offers a new contribution in the form of an interpretation of legal audits within the framework of transcendent forensic accounting, namely placing them as a mechanism of moral accountability that is capable of identifying indications of fraud, filtering corporate decisions through legal ethical principles, and linking legal supervision with organizational integrity values. The results show that a systematically designed legal audit—through risk-based planning, substantive document examination, multidimensional risk analysis, and the formulation of implementable recommendations—is not only effective in mapping and controlling legal risks, but also builds a culture of compliance that promotes honesty, transparency, and ethical responsibility. These findings confirm that legal audits function as a dual mechanism: an instrument for mitigating legal risks and an ethical tool that strengthens GCG and prevents corporate fraud through structured moral oversight. The implication is that integrating legal audits into the corporate risk management framework is a strategic necessity for corporations in facing regulatory dynamics, increasing stakeholder trust, and strengthening governance sustainability through the combination of normative compliance and moral integrity.
Peran Hukum dalam Menjamin Kepastian Investasi pada Penanaman Modal di Sektor Energi Terbarukan Nurfitrah, Mesya Assauma; Ikhsan, muhammad
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum (In Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v18i2.15008

Abstract

Penelitian ini membahas peran hukum dalam menjamin kepastian investasi pada penanaman modal di sektor energi terbarukan. Sektor energi terbarukan, sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi fosil, memerlukan landasan hukum yang kuat untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan investasi. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk menarik investor, serta tantangan yang dihadapi oleh sektor ini terkait dengan ketidakpastian hukum, perubahan kebijakan, dan risiko hukum lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis peran hukum dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan bagaimana regulasi dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan sektor energi terbarukan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum yang jelas dan transparan merupakan faktor kunci dalam menarik investasi dan mencapai tujuan pembangunan energi terbarukan yang berkelanjutan.
Co-Authors Azani, Adila Diah Ayu Setiowati Elvionita, Septiara Erisa Ardika Prasada Handayani, Sri Moulyta Elgi Trinanda Muhamad Rasyid Muhammad Ikhsan Permana, Winona Silmy Kaffah Prasada, Erisa Ardika Putri, Rizha Claudilla Ramadhan, Muhammad Syahri Rasyid, Muhamad Trinanda, Moulyta Elgi