ANALISIS IMPLEMENTASI E-REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

B2092172002, ANISE SATRIO UTAMI

MAKSI
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL MAHASISWA MAGISTER AKUNTANSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekonsiliasi transaksi keuangan, penyebab perbedaan pencatatan pada pelaksanaan rekonsiliasi serta pelaksanaan telaah laporan keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat atas implementasi e-rekonsiliasi laporan keuangan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Narasumber yang diwawancarai mempunyai tugas sebagai operator/penyusun laporan keuangan di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.Hasil penelitian menyimpulkan terdapat kendala dalam proses rekonsiliasi yaitu perbedaan nomor dokumen antara SiAP dan SAI, maintenance pada masa open period, pengajuan reset BAR ketika hendak perbaikan data, banyak menu yang tidak dipahami operator, masalah jaringan dan aplikasi, masalah internal satker dan jadwal open close period. Untuk penyebab terjadinya perbedaan pencatatan adalah perbedaan pencatatan dokumen, petugas/operator yang tidak teliti, masalah aplikasi, perubahan Bagan Akun Standar, salah setor dari satker lain, kurang koordinasi antar bagian, dokumen belum diproses atau di-posting KPPN dan memprioritaskan rekonsiliasi transaksi keuangan dari pada BMN. Sedangkan pelaksanaan telaah laporan keuangan atas transaksi keuangan telah dilakukan secara rutin namun telaah dalam rangka penyusunan laporan keuangan semester/tahunan masih memerlukan peran pihak lain di luar satker. Kata Kunci : e-rekonsiliasi laporan keuangan, SiAP, SAIDAFTAR PUSTAKAAfryansyah, Rahmad Dian, 2018. Analisis Kendala Pelaksanaan Rekonsiliasi Transaksi Keuangan Pada Lingkup Pemerintah Pusat (Studi Pada KPPN Yogyakarta), Universitas Gajah Mada.Agustino, Leo,  2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.Buwono, Sri Pradopo Catur, 2017, e-Rekonsiliasi Laporan Keuangan: Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Studi pada BPS NTB). Universitas Mataram.Barton, Allan, 2005, Issues in Accrual Accounting and Budgeting by Government. Agenda, Volume 12, Number 3, 2005, (211-226).Creswell, J.W., Trans. 2015. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Creswell, J.W., Trans. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset ­ Memilih Diantara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2006, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2006 tentang Rekonsiliasi dan Analisa, dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2016.Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2018, Materi Bimbingan Teknis Integrasi Data BMN ke dalam e-Rekon&LK G2,  Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Jakarta.Herwiyanti, Eliada, Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, Mei 2017 (13-23).Hennink, Monique, Inge Hutter, dan Ajay Bailey, 2011, Qualitative Research Methods, California: Sage Publications.Jensen, M dan Meckling W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3: 305-360.Kementerian Agama, Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat 2017 Audited.Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi. Yogyakarta.Miles dan Hubberman, 1994, Qualitative Data Analysis. Sage Publications.Moleong, Lexy, J., 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit Rosda, Bandung.Najati, Pituringsih, Animah, 2017, Peran Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1:25-35, Januari 2017.Oflagi, J. G., Manossoh, H. W., Stanley, K., 2018, Analisis Aplikasi E-Rekon-LK Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018, (693-704).Pamungkas, B., Fatchudin, Kusumahdinata A., 2011. Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Kaitannya Dalam Pencatatan Nilai Aset Tetap Pemerintah, Studi Kasus Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Bogor. Jurnal Ilmiah Rangga, Vol. 11 Nomor. 2, Oktober 2011.Premchand, A. 1999. "Public Financial Accountability". Asian Review of Public Administration, Vol. XI, No. 2 (July-December 1999)Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia, 2004.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017.Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/LembagaRepublik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , 2010.Republik Indonesia, 2017, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 (Audited), Jakarta.Republik Indonesia, 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Republik Indonesia, 2010.Republik Indonesia, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tingkat KPPN, 2016.Romzek, Barbara S. and Melvin, Dubnick J. 1987. Accountability in Public Sector : Lesson From Challenger Tragedy. University of Kansas.Santoso, Dwi Fitriadi Budi, 2017. Analisis Kesuksesan E-Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Studi Pada KPPN Serang), Universitas Gajah Mada.Sadeli, Dadang, 2008, Pengaruh Profesionalitas Aparat Pengawas Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya pada Akuntabilitas Keuangan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 10, Nomor 2,  (101-111).Salim, Peter dan Salim, Yuni, 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Pers.Sekaran, U., 2013, Research Methods for Business, 4th ed. New York: John Wiley & Sons Inc.Syahdan, S. A., dan Amjad, J., 2012, Analisis Proses Rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin.Starling, G., 2008, Managing the Public Sector 8th edition. Thompson Wadsworth. Boston, M.A. Stake, Robert E. 1995. The Art of Case Study Research, Sage Publications.Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.Sutaryo, 2012, Hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan, perspektif dari agency theory, http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/2012/07/30/hubungan-keagenan-dalam-organisasi-pemerintahan-perspektif-dari-agency-theory/, diakses pada 10 November 2018.