PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENEMBAKAN DI KAWASAN TUMPANG TINDIH LAUT CINA SELATAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENEMBAKAN SEORANG NELAYAN BERKEBANGSAAN TIONGKOK OLEH MILITER FILIPINA DI KEPULAUAN SPRATLY)

Rina Kusuma Dewi
Putu Tuni Cakabawa Landra
Made Maharta Yasa

Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Vol. 04, No. 01, Februari 2016

Laut Cina Selatan merupakan kawasan tumpang tindih yang diklaim olehsejumlah negara, termasuk Tiongkok dan Filipina. Pada Bulan Mei 2013 terjadipenembakan di salah satu gugusan Laut Cina Selatan yaitu di Kepulauan Spratly ketikamiliter Filipina menembak nelayan berkebangsaan Tiongkok hingga tewas. Tulisan inibertujuan untuk membahas mengenai pengaturan tanggung jawab negara di kawasantumpang tindih dan menganalisis pertanggungjawaban negara terhadap insidenpenembakan ini. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif denganmenggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatankasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketamengenai tumpang tindih wilayah, setiap negara harus memperhatikan cara-carapenyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional, yaitu secara damai melaluijalur politik atau diplomatik dan jalur hukum maupun menggunakan cara kekerasanbaik non perang maupun perang dengan syarat yang telah ditentukan oleh DewanKeamanan PBB. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa kasus ini menimbulkantanggung jawab negara khususnya Filipina, sehingga Republik Rakyat Tiongkok dapatmengajukan kasus ini ke International Court of Justice (ICJ) dan International Tribunalfor the Law of the Sea (ITLOS) atau dengan merujuk pada ILC Draft Articles onResponsibility of States for Internationally Wrongfull Acts.