<![CDATA[ABSTRAK Sesuai dengan Permendagri No.76 Tahun 2012, garis pantai memiliki peranan penting dalam penetapan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut. Garis pantai menjadi acuan penentuan titik dasar dan garis pangkal yang kemudian digunakan untuk penarikan garis batas. Namun garis pantai rentan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi karena abrasi, akresi, ataupun pengaruh dinamika air laut. Maka dari itu, penelitian mengenai pengaruh perubahan garis pantai terhadap batas pengelolaan wilayah laut dipandang perlu.Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan batas pengelolaan wilayah laut Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali di Selat Bali dengan menggunakan metode kartometrik di atas peta LLN dan citra satelit Landsat tahun 2002 dan tahun 2016 terkoreksi yang diamati secara time series. Pemilihan citra juga disesuaikan dengan kondisi pasang surut air laut. Citra yang digunakan kemudian diolah menggunakan metode BILKO untuk mempermudah dalam proses interpretasi garis pantai.Dari hasil pengamatan citra Landsat tahun 2002 dan 2016, terjadi perubahan garis pantai di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan adanya perubahan sampel luas pengelolaan wilayah laut pada periode 2002-2016 di Provinsi Jawa Timur yang berkurang sebesar 354.3273 Ha dan penambahan sebesar 1000.191 Ha untuk Provinsi Bali. Perubahan garis pantai berpengaruh pada garis batas pengelolaan wilayah laut dan luas pengelolaan wilayah laut kedua provinsi. Penarikan batas pengelolaan wilayah laut dilakukan dengan prinsip garis tengah untuk pantai berhadapan dengan jarak kurang dari 24 mil dan penarikan batas sesuai garis pantai untuk pantai yang berhadapan dengan jarak lebih dari 24 mil.]]>
Copyrights © 2017
