SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Vol 11, No 2 (2016)

MENAKAR OPTIMISME PELAYANAN PUBLIK PASCA UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Andi Amri Karaka (Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan)



Article Info

Publish Date
14 Feb 2017

Abstract

ABSTRAK: Pelayanan publik yang berkualitas sudah menjadi obsesi bagi sebagian besar warga masyarakat, dan pemerintah juga sudah berusaha keras untuk memenuhi harapan tersebut. Namun peningkatan kualitas pelayanan tidak dapat serta merta terjadi dalam satu malam. Banyak hal yang harus dibenahi mulai dari peraturan perundangan, sumber daya manusia khusunya aparatur pemerintahan, skill, knowldge, exsperience, behaviour, attitude sarana prasarana, culture and value, leadership dan partisipasi dari semua stakeholders harus terus ditingkatkan. Apa lagi kita berada dalam masa revolution of the rising demands dari warga masyarakat dan warga mendambakan perubahan yang serba instan, right here and right now. Warga tidak sabar menunggu janji-janji pemerintah untuk perbaikan atau perubahan yang mendasar dalam hal pelayanan publik. Dan setiap hari dengan media massa kita dapat melihat, mendengarkan, merasakan atau mengalami sendiri secara langsung model-model pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. Dari kutub ekstrim menyenangkan sampai ke kutub ekstrim sangat tidak menyenangkan. Demosntrasi damai sampai tindakan anarki juga sudah menjadi santapan sehari-hari dan dapat dijumpai hampir diseluruh pelosok Tanah Air karena kecewa terhadap kualitas pelayanan publik. Kita semua prihatin atas kejadian-kejadian tersebut, dan tidak ada pilihan kecuali pelayanan publik harus dibenahi secara mendasar dan menyeluruh KATA KUNCI: Pelayanan, Publik, UU RI No. 25 Tahun 2009

Copyrights © 2016






Journal Info

Abbrev

supremasi

Publisher

Subject

Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national ...