<![CDATA[Dinamika perubahan pembangunan masyarakat pedesaan lebih terfokus pada persoalan apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat itu sendiri, yang kemudian pihak-pihak terkait dapat mencari solusi sehubungan dengan pemecahan masalahanya. Beberapa persoalan yang terurai dalam tulisan ini di antaranya : Pertama, Kebijakan pemerintah tidak hanya berada pada tataran Top-down Planning atau perencanaan pembangunan yang lebih merupakan inisiatif pemerintah namun seharusnya Bottom-up Planning. Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat pedesaan. Kedua, Hakikat fungsi dan potensi masyarakat pedesaan berdasarkan Kepres pasal 6 akan Nampak betapa semakin luas dan menyeluruhnya fungsi dari lembaga ketahanan masyarakat pedesaan, antara lain: (1) Menanamkan pengertian dan kesadaran; (2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat; (3) Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan; (4) Meningkatkan peranan wanitadalam mewujudkan kualitas keluarga; (5) Membina kerjasama antar lembagayang ada dalam masyarakat dalam pembangunan, dan (6) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap. Ketiga, Problematika pembangunan masyarakat pedesaan,W. Brand menulis Negara-negara yang sedang berkembang miskin karena: produktivitas tanahnya rendah; kekurangan modal; taraf pendidikannya rendah; kekurangan kepemimpinan untuk mendorong kemajuan ekonomi; dan di Indonesia dapat ditambahkan dengan kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa.]]>
Copyrights © 2012
