DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Toto Purwanto (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)
Utang Suwaryo (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)
Rahman Mulyawan (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran)

Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Vol 3, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik

ABSTRAKEra desentralisasi dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014, masih memiliki permasalahan mendasar jika dilihat pada aspek hubungan antar pemerintah (intergovernmental relationship). Salah satu masalah yang mengemuka dari adanya sebab tersebut ialah terkait alih fungsi kewenangan bidang pendidikan. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2014, pengelolaan pendidikan tingkat SMA, SMK, MA dan SLB dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal ini melahirkan berbagai masalah seperti kebijakan sekolah gratis yang sudah berjalan di tingkat Kabupaten/Kota berbenturan dengan kebijakan pusat, permasalahan dalam pelaksanaan manajemen pendidikan, sulitnya pengendalian dikarenakan jarak yang jauh antara sekolah dengan pusat Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Umum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jenis penelitian ini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam aspek pembiayaan masih ditemui adanya ketimpangan pendistribusian dana bantuan, pada aspek efektifitas dan efisiensi manajemen pendidikan yang kurang, pada aspek retribusi kekuasaan terkait alih kelola kewenangan berjalan dengan baik serta didukung oleh kekuatan politik yang ada, adanya peningkatan aspek kualitas pendidikan di lingkungan Sekolah Menengah Umum, pada aspek inovasi pelaksanaan pendidikan, telah melahirkan beberapa produk inovasi pendidikan di tingkat SMU di Jawa Barat.  ABSTRACT               The era of decentralization with the issuance of Law No. 23 of 2014, still has fundamental problems when viewed in aspects of intergovernmental relationships. One of the problems that arose from the existence of these causes was related to the transfer of authority in the field of education. With the Act No. 23 of 2014, management of education at the high school, vocational, MA and SLB levels was transferred to the West Java Provincial Government, this gave birth to various problems such as free school policies that had been running at the district / city level in conflict with the central policy, problems in implementation education management, the difficulty of controlling due to the great distance between the school and the center of the Provincial Government. The purpose of the study was to analyze and describe the implementation of decentralized management of secondary school education by the Government of West Java Province. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study indicate that in the aspect of financing there is still an imbalance in the distribution of aid funds, in the aspect of effectiveness and efficiency of education management that is lacking, in the aspect of power levies related to the transfer of authority management runs well and is supported by existing political forces, an increase in the quality aspects education in the High School environment, in the aspect of innovation in the implementation of education, has given birth to several educational innovation products at the high school level in West Java.