Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Articles
257 Documents
<![CDATA[Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung ]]>
<![CDATA[Susanti, Elisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (124.641 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13566
<![CDATA[Permasalahan upah minimum terjadi di berbagai negara berkembang, yaitu banyaknya pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Fenomena tersebutmengindikasikan bahwa upah minimum mungkin tidak menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai instrument dalam distribusi pendapatan.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upah minimum di Kabupaten Bandung. Dalam tulisan ini akan dikaji apakah upah minimum efektif sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini yaitu untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Metode penelitianyang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Upah minimum belum efektif sebagai alat perlindungan upah bagi pekerja/buruh di Kabupaten Bandung. Upah minimum dapat menjadi alat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan apabila terdapat upaya untuk mengatasi berbagai permasalahannya.Terdapat berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan peran dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha.]]>
<![CDATA[Quo Vadis Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia? ]]>
<![CDATA[Ningrum, Sinta]]>;
<![CDATA[Setiawan, Tomi]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.396 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13551
<![CDATA[Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan,pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentukcampuran yang dinamakan agropolis.Kebijakan Agropolitan telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002. Salah satunya berlokasi di Kab Cianjur. Meski sudah lama dan dianggap konsep yang tepat untukmengembangkan agroindustri, Agropolitan di berbagai wilayah meredup kegiatannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan kawasan agropolitan, khususnya di Kabupaten Cianjur yang relatif lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan agropolitan di wilayah lain di Indonesia.]]>
<![CDATA[Social Policy Experience In Indonesia: Case Study On Unconditional Cash Transfer Program ]]>
<![CDATA[Sugandi, Yogi Suprayogi]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.889 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13554
<![CDATA[This Article is intended to the poverty incidence that occurred in Indonesia in 2005 and 2008 as the impact of rising world oil prices that led to the unconditional cash transfer program UCT (Bantuan Langsung Tunai (BLT) i.e Indonesia literate) was launched in Indonesia. BLT program is one program that was launched by the Indonesian government in early 2005 and mid 2008. Unconditional cash transfer program is one of the social policy given to the poor as a way to reduce the impact of rising world oil prices that could affect the purchasing power of the poor in Indonesia. This program circulate the money of approximately US$ 10/month is regarded as an aid that is âgiving charityâ to the poorin Indonesia. This article also will show some of the BLT program as one of the social policy in Indonesia. The various obstacles encountered during this policy and also someeconomic and social problems encountered in this program, starting from the problems of counting the poor community, the implementation of the program until the end of thisBLT program. This will be a descriptive writing by describing a variety of archival and field data the government and conducted by the author. It is to intended the readers toknow how social policy was implemented in Indonesia as an experience.]]>
<![CDATA[Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Kantor UPBJJ-Universitas Terbuka Bandung ]]>
<![CDATA[Diana, Bambang Agus]]>;
<![CDATA[Harta, Ridho]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (145.175 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13555
<![CDATA[Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usaha ]]>
<![CDATA[Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan Dalam Musrenbang Kecamatan ]]>
<![CDATA[Halimah, Mas]]>;
<![CDATA[Karyana, Ayi]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13544
<![CDATA[Penetapan usulan skala prioritas pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang) Kecamatan Pamulang tahun 2012 yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai komponen seperti dari unsur Muspika, Unsur Pemerintah Kecamatan, Unsur Perwakilan Kelurahan dan Unsur Masyarakat, cenderung dipengaruhi dan melaksanakan untuk meraih visi, misidari Walikota terpilih, disamping untuk memenuhi tradisi forum musyawarah tahunan yang sudah menjadi kewajiban terstruktur di tingkat Kecamatan sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Walikota Tangerang Selatan sebagai turunan dari aturan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Hasil analisis terhadap interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses,aktivitas dan dinamika Musrenbangcam tentang kesepakatan usulan skala prioritas dari masing-masing komponen masyarakat menunjukkan derajat yang berbeda dalam hal ketajaman usulan prioritas kebutuhan masyarakat. Usulan lebih tajam dan didominasi oleh perwakilan aparat pemerintah ketimbang perwakilan dari unsur masyarakat dan pengusaha lokal, dan kegiatan perbaikan infrastruktur menjadi usulan paling utama ketimbang kegiatan pemberdayaan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset) ]]>
<![CDATA[Runiawati, Nunung]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.434 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13553
<![CDATA[Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pemanfaatan BMDmemberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan fasilitas publik. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah konsep pemanfaatan aset dalam peningkatan pendapatan asli daerah, metode pemanfaatan aset, penetapan kontribusi, dan studi kasus pemilihan metode pemanfaatan aset dalam pengembangan kawasan pariwisata pantai. Kajian ini menggunakan pendekatan teoritis dalam menjelaskan konsep dan metode pemanfaatan BMD serta menggunakan data hasil penelitian dalam membahas studi kasus pemilihan metode pemanfaatan BMD. Paper ini bertujuan memberikan gambaran dalam pemanfaatan barang milik daerah serta manfaatnya dalam peningkatan PAD. Hasil pembahasanmenunjukan bahwa terdapat 5 merode pemanfaatan aset yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan kerja sama infrastruktur yang satu sama lain memiliki tujuan, keunggulan dan karakteristik tersendiri. Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, setiap metode pemanfaatan aset (kecuali pinjam pakai) memiliki bentuk kontribusinya masing-masing yang mampu meningkatkan pendapatan daerah dan/atau peningkatan aset daerah.. Pemilihan metode pemanfaatan aset hendaknya didasarkan pada visi dan misi daerah serta metode yang paling memberikan dampak rentetan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.]]>
<![CDATA[Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Harta, Ridho]]>;
<![CDATA[Diana, Bambang Agus]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (150.933 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13549
<![CDATA[Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memapu menghargai tatanan dalam berbagai kegiatan dalam kehidupannya, begitu juga dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti memiliki Nilai-nilai etika yang dikaitkan dengan etos kerja seperti rajin, bekerja, keras, berdisplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun dan nilai-nilai etika lainnya bisa juga ditemukan pada masyarakat dan bangsa lain.Pada era otonomi saat ini, yang dibarengi dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan Birokrasi Pemerintah, diperlukan pondasi-pondasi penyelenggaraan negara yang kokoh sebagai penyangganya. Untuk melaksanakan fungsi yang semakin luas dan kompleks, maka sektor pemerintah tentunya memerlukan berbagai sumber daya yang memadai. Bersamaan dengan proses perluasan fungsi dan peranan aparatur pemerintah, telah terjadi pula âharapan/tuntutanâ yang semakin meningkat dari kalangan masyarakat (publik) terutama yang berkaitan dengan etos kerjanya. Etos kerja merupakan nilai dasar moralitas yang dapat memberi dorongan mental maupun spiritual bagi seorang aparat birokrasi untuk dapat berprestasi dalam menjalankan profesinya ]]>
<![CDATA[Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) ]]>
<![CDATA[Sukarno, Dedi]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.039 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13565
<![CDATA[Organisasi kecamatan di Kabupaten Bandung sebagai garda terdepan dalam melakukan tugas-tugas pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah juga harus memiliki faktor infrastruktur dan teknologi yang memadai. Faktor infrastruktur dan teknologi pada kecamatan ini sangat tergantung kepada sumber daya keuangan yangmerupakan sumber pembiayaan bagi kegiatan organisasi. Tanpa adanya anggaran yang memadai, kecamatan sebagai suatu organisasi publik sulit untuk dapat melakukan aktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan.Metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti infrastruktur dan teknologi pada kecamatankecamatandi Kabupaten Bandung adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang ada dalam infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami hal-hal yang mendasar di balik fenomena infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung belum memilikistrategi terencana yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat fisik (infrastuktur dan peralatan) dan sumber daya keuangan. Para pimpinan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung juga belum memahami pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap infrastruktur dan teknologi yang lebih bermanfaat dan diperlukan di masa yang akan datang. Dengan melihat keadaan perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan oleh kecamatan-kecamatan di KabupatenBandung yang tergantung kepada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung, maka anggaran yang ada di APBDKabupaten Bandung belum merepresentasikan kebutuhan kecamatan secara lengkap untuk mencapai tujuan-tujuanorganisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.]]>
<![CDATA[Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Utami, Sawitri Budi]]>;
<![CDATA[Pancasilawan, Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (304.809 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13550
<![CDATA[Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru Masigit Kareumbi, salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dan satu- satunya Taman Buru Nasional di Pulau Jawa. Terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang perlu dijaga sebagai asset nasional. Keterlibatan berbagai pihak seperti, keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKSDA Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten (Kab. Bandung, Kab. Garut dan Kab. Sumedang), keterlibatan Lembaga masyarakat yaitu Wanadri serta masyarakat lokal yang juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.Kegiatan kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Kawasan Kareumbi tersebut sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan evaluasi. Namun hubungan ini melemah karena tugas dan peran masing-masing pihak tidak dapat dimengerti karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran tiap stakeholder. Diperlukan aturan yang komprehensif dan turunan dari aturan tersebut tersusun SOP yang sangat jelas mengatur peran dan fungsi tiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam area Taman Buru Masigit Kareumbi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Faktor Lingkungan, Nilai-nilai dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Air Bersih di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal Cabang Ujungjaya, Tomo dan Paseh Kabupaten Sumedang ]]>
<![CDATA[Lalas Sulastri]]>;
<![CDATA[Dadan Setia Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.628 KB)
|
DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.14382
<![CDATA[PDAM Cabang Ujungjaya, Tomo dan Paseh telah mengupayakan memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, namun dalam perjalanannya sering mendapat keluhan dari masyarakat. Keluhan masyarakat tentang semakin sulitnya untuk mendapatkan air bersih tampaknya masih menjadi kendala yang sepenuhnya belum dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Cabang Ujungjaya, Tomo dan Paseh. Di satu pihak permintaan masyarakat akan air bersih semakin meningkat, namun kualitas pelayanan yang diberikan belum sebanding dengan pemenuhan permintaan masyarakat tersebut. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa kondisi tersebut antara lain diduga disebabkan oleh faktor lingkungan, nilai-nilai dan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh faktor lingkungan, nilai-nilai dan sumber daya terhadap kualitas pelayanan air bersih di PDAM Cabang Ujungjaya, Tomo dan Paseh. Penelitian ini dilakukan pada 66 orang karyawan PDAM Tirta Medal Cabang Ujungjaya, Tomo dan Paseh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanatif. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar angket kepada karyawan PDAM. Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor lingkungan, nilai-nilai dan sumber daya berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan air bersih. Ditemukan fakta bahwa PDAM Tirta Medal Cabang Ujungjaya, Tomo dan Paseh perlu mencermati upaya pemenuhan pelayanan dari segi kontinuitas air untuk dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas.]]>
