STRATEGI PERENCANAAN INFRASTRUKTUR MENUJU KOTA TANPA KUMUH (Studi Kasus: Program Kotaku 2019 Gerung Selatan Kabupaten Lombok Barat): Infrastructure Planning Strategy toward City Without Slums (Case Study: 2019 Kotaku Programme of South Gerung, West Lombok Regency)

Kurniawan, Nanda
Murtiadi, Suryawan
Agustawijaya, Didi Supriyadi

Spektrum Sipil
Vol 5 No 1 (2018): SPEKTRUM SIPIL

Gerung Selatan ditetapkan sebagai kelurahan berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2012. Kelurahan ini terdiri atas Lingkungan Perigi, Tanjung Gunung, Dodokan, Menang dan Reyan. Luas wilayahnya 15 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 12.563 jiwa dengan mayoritas profesi sebagai petani. Masalah yang muncul kemudian ketika Gerung Selatan masuk sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat adalah pesatnya pembangunan di wilayah tersebut. Kepadatan huniannya semakin tinggi yang berdampak pada berkurangnya ruang terbuka, keterbatasan lahan, sanitasi, persampahan dan ketersediaan air bersih. Selain masalah fisik, masalah non fisik seperti sosial dan ekonomipun terus bermunculan. Untuk menjaga kota tersebut sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat dibutuhkan strategi pembangunan dalam kawasan permukiman yang terencana, sistematis dan berkelanjutan. Penelitian ini difokuskan pada dua lingkungan yang dianggap kumuh yaitu Lingkungan Perigi dan Menang. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui pengamatan langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi dan permasalahan lapangan. Wawancara dilakukan dengan bentuk dan daftar pertanyaan serta penentuan jumlah dan kedudukan responden yang ditentukan berdasarkan kebutuhan. Data sekunder berupa peta RTRW Kabupaten Lombok Barat, data eksisting kawasan, Perda yang terkait dengan perumahan dan permukiman, dan data dari BPS yang berupa statistik kondisi dan penduduk setempat. Pengukuran kondisi lapangan menggunakan panduan Dirjen Cipta Karya (2015). Empat kategori kekumuhan ditetapkan dalam panduan ini yaitu: tidak kumuh (0%-24%), kumuh ringan (25%-50%), kumuh sedang (51%-75%) dan kumuh berat (76%-100%). Masing-masing kategori diberi penilaian berturut-turut 0, 1, 3, dan 5 untuk tidak kumuh, kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Kekumuhan ditentukan berdasarkan 7 (tujuh) faktor fisik yang meliputi kondisi rumah, jalan, air bersih, drainase, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Faktor non fisik berupa sosial dan ekonomi juga menjadi acuan dalam penilaian ini. Strategi penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan metode analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan Lingkungan Perigi dan Menang mempunyai nilai masing-masing 56% dan 66% menunjukkan keduanya masuk kriteria kawasan kumuh sedang. Analisis SWOT menghasilkan pola penanganan berada pada kuadran II dengan koordinat SW=+1,57 dan OT=+4,33.Tiga strategi dirumuskan untuk diimplementasikan berturut-turut pada tahun 2017, 2018, dan bebas kumuh pada tahun 2019. Konsep terbaik penanganan kawasan ini adalah dengan mendukung dan mengikuti program Pemerintah Daerah untuk mengentaskan kawasan kumuh yang selaras dengan program (100-0-100) dari Pemerintah Pusat menuju Program Kotaku 2019. Penanganan dirumuskan meliputi program kependudukan, pengembangan perumahan dan permukiman, serta pengembangan sarana dan prasarana lingkungan. Kondisi prasarana dan sarana yang kurang memadai akan berdampak pada menurunnya fungsi‐fungsi lingkungan perumahan terutama menyangkut fungsi sosial dan ekonomi.