PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA LAMA

Chairul Rizky (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra)
Zulfiani Zulfiani (Fakultas Hukum Universitas Samudra)
Enny Mirfa (Fakultas Hukum Universitas Samudra)

Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aparatur gampong harus diikutsertakan sebagai peserta BPJS melalui program jaminan sosial tenaga kerja, minimal  program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun kenyataannya program yang baik ini tidak seluruhnya  aparatur gampong menjadi peserta BPJS, padahal untuk pembayaran preminya hanya sebesar Rp. 17.100  (tujuh belas ribu seratus rupiah) / bulan dapat dianggarkan dalam Anggaran Dana Gampong (ADG)  yang  jelas sudah diatur dalam Peraturan Walikota. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama. .Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Masih banyaknya aparatur gampong yang belum diikutsertakan dalam BPJS baik program jaminan sosial tenaga kerja, minimal  program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Saran kepada pemerintah khususnya geuchik mengikutsertakan ssemua aparaturur gampong dalam kepesertaan BPJS.