Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Hukum Samudra Keadilan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Global Science Society Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Ipso Jure
Zulfiani Zulfiani
Faculty Of Law, Universitas Samudra, Langsa -Aceh, Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Education Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KEBEBASAN BERKONTRAK PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Zulfiani Zulfiani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.265 KB)

Abstract

Bahwa asas kebebasan berkontrak dianut dalam hukum perjanjian kelihatannya tidak dapat diterapkan secara murni di dalam kegiatan bisnis yang menimbulkan praktek monopoli karena melanggar hak-hak ekonomi seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak mendapat pembatasan-pembatasan sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Kebebasan berkontrak diberlakukan kepada setiap subjek hukum, namun ada batasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Lebih dari itu, juga dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai subjeknya yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang misalnya perjanjian monopoli, oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Dimana perjanjian-perjanjian tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika transkasi bisnis bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyelesaian sengketa pertama kali diselesaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak diterima oleh pelaku usaha, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA TUHA PEUT GAMPONG DI KOTA LANGSA Zulfiani Zulfiani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.745 KB)

Abstract

Pasal 37 ayat (2) Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Gampong sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) anggota Tuha Peuet Gampong diambil dari kaum perempuan. Namun kenyataannya berdasarkan jumlah gampong yang ada di Kota Langsa keterwakilan Perempuan sebagai Tuha Peut belum terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Keterwakilan perempuan Tuha Peut di Kota Langsa, Apa faktor dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Tuha Peut di Kota Langsa Tidak terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterwakilan perempuan Tuha Peut di Kota belum terpenuhi karena ada beberapa gampong di Kota Langsa yang tidak ada keterwakilan perempuan sebagai Tuha Peut Gampong, walaupun jumlah penduduk di Kota Langsa lebih banyak perempuan di bandingkan laki-laki. Adapun faktor dan hambatan penyebab keterwakilan perempuan tuha peut tidak terpenuhi karena disebabkan masih banyak kaum perempuan yang tidak memiliki rasa percaya diri dan masih banyak anggapan kaum laki-laki terhadap perempuan, bahwa tugas perempuan hanya di dapur,di sumur dan di kasur, selain itu juga di tambah dengan faktor budaya masyarakat yang masih bersifat patriarkhi (berlawanan), serta hambatan di bidang fisik, sosial budaya, sikap pandang, historis dan kurangnya dukungan keluarga dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan perempuan.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Zulfiani Zulfiani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.542 KB)

Abstract

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Dalam Undang- Undang perkawinan telah di tetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan yang dilakukan di bawah ketetuan undang-undang perkawinan, ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelak, tidak hanya di kota besar tetapi tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.
PELAKSANAAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR GAMPONG DI KECAMATAN LANGSA LAMA Chairul Rizky; Zulfiani Zulfiani; Enny Mirfa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 2 (2020): MEUKUTA ALAM : JURNAL ILMIAH MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i2.72

Abstract

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor  40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Aparatur gampong harus diikutsertakan sebagai peserta BPJS melalui program jaminan sosial tenaga kerja, minimal  program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Namun kenyataannya program yang baik ini tidak seluruhnya  aparatur gampong menjadi peserta BPJS, padahal untuk pembayaran preminya hanya sebesar Rp. 17.100  (tujuh belas ribu seratus rupiah) / bulan dapat dianggarkan dalam Anggaran Dana Gampong (ADG)  yang  jelas sudah diatur dalam Peraturan Walikota. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama. .Penelitian menggunakan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan. Masih banyaknya aparatur gampong yang belum diikutsertakan dalam BPJS baik program jaminan sosial tenaga kerja, minimal  program yang diikutsertakan yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian. Saran kepada pemerintah khususnya geuchik mengikutsertakan ssemua aparaturur gampong dalam kepesertaan BPJS.
Uqubat Terhadap Badan Usaha (SPBU) Yang TidakMembayar Zakat Melalui Baitul Mal Aceh Timur Ananda Ardila Putri; Muhammad Natsir; Zulfiani Zulfiani
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 2, No 1 (2020): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v2i1.53

Abstract

Di dalam Pasal 102 Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2018 tentang Baitul Mal menyebutkan Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui Baitul Mal. Namun kenyataannya, di Aceh Timur terdapat badan usaha yang tidak membayar zakat kepada Baitul Mal diantaranya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik perusahaan swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat pihak Baitul Mal dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya serta melakukan sosialisasi kepada pihak SPBU.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui uqubat (sanksi) terhadap badan usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak membayar zakat serta upaya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat badan usaha
KERUGIAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN BARANG BERGARANSI Nurul Fatimah; Zulfiani Zulfiani; Vivi Hayati
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No 1 (2021): Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/ma.v3i1.82

Abstract

Masalah yang timbul akhir-akhir ini mengenai kerugian konsumen terhadap pembelian barang bergaransi. Masalah yang terkait dengan kepentingan konsumen selalu menjadi sorotan berkepanjangan, Pengaturan hukumnya tentang hak dan kewajiban konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya pengaturan hukum tersebut agar konsumen dapat terlindungi karena posisi konsumen lebih lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum, Adapun prinsip tanggung jawab mutlak, asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran
THE UTILIZATION OF SHELLS AS A BASIC MATERIAL FOR MAKING CHALK PAINT IN GAMPONG KUALA LANGSA Rini Fitriani; Zulfiani; Ellida Novita Lydia
Global Science Society Vol 3 No 2 (2021): Global Science Society (GSS) Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM dan PM Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/gss.v3i2.4320

Abstract

Gampong Kuala Langsa West Langsa subdistrict is a coastal area where the people mostly live fishermen's livelihoods. The natural wealth produced by the community is one of the sea shells, where the shells are usually sold already in a peeled state that leaves the shell waste that accumulates. Shell waste is not used by the community into something that has value because there is no driver, for that the Community Service Team (PKM) socializes to the community so that the shell waste has economic value and can be utilized by the Gampong Kuala Langsa community and can also be marketed around Langsa City, namely in the form of making paints whose raw materials from shell waste can be used. The resulting wall paint is a natural and environmentally friendly wall paint. In addition, the resulting paint has the same value or quality as the paint sold in the market.
Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family’s Criminal Imprisonment Enforcement Rini Fitriani; Liza Agnesta Krisna; Muhammad Natsir; Zulfiani Zulfiani
Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Vol. 6 Issue 1 (2023) Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/volksgeist.v6i1.8232

Abstract

One area of increasing narcotics distribution and abuse was the coast of East Aceh, Aceh Province. This led to heads of household becoming prisoners. The head of household’s imprisonment directly affected their families’ welfare. The wives would be forced to replace the heads of household’s role despite their limited education, skills and capital for performing business. This research aimed to examine the protection for women (wives) and children; and the effort local government could do to legally protect these wives and children. This was juridical empirical research, which aimed to study the prevailing provisions of law what occurred factually in the community. Protecting and securing wife and child’s welfare due to head of household undergoing imprisonment was the state’s obligation through local government to prevent non-optimal fulfillment of wife and child’s rights. Protection efforts were done to satisfy wife and child’s welfare by allocating certain fund in specific-purpose aid for child’s education and welfare other than the Social Department’s BLT (cash transfer) aid. Geuchik (head of village) were to proactively coordinate with the PPPA department of East Aceh Regency in managing special aid to fulfill the wives and children’s welfare in a situation of case a quo.
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN AKSES PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA MASYARAKAT Zulfiani Zulfiani; Nur Asyiah; Andi Khadafi; Rifka Fitria; Poppy Setyaningsih
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 5 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i5.34688

Abstract

Abstrak: Masyarakat yang menjalani pernikahan secara Agama masih ada sekitar 25% tanpa pencatatan resmi, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap hak-hak hukum, sosial, dan administratif. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan upaya peningkatan kesadaran hukum serta memberikan akses terhadap pelayanan pengajuan isbat nikah kepada masyarakat yang ingin mengajukan isbat nikah. Metode yang digunakan meliputi identifikasi permasalahan, edukasi melalui brosur dan penyuluhan langsung, serta pendampingan berkelanjutan dalam proses pengajuan isbat nikah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan meningkat 85% setelah terlaksananya kegiatan. Edukasi ini menjadi langkah awal menuju legalitas pernikahan yang sah secara hukum, serta membuka akses masyarakat terhadap perlindungan dan layanan hukum. Kegiatan ini juga menunjukkan perlunya keberlanjutan program serta dukungan dari lembaga terkait, khususnya Mahkamah Syar’iyah, guna memastikan masyarakat mendapatkan dokumen pernikahan yang sah.Abstract: Approximately 25% of the community in East Aceh Regency still conducts marriages solely based on religious provisions without official registration, which limits access to legal, social, and administrative rights. This Community Service Program (PKM) was designed to enhance public legal awareness and provide access to isbat nikah application services for those who wish to legalize their marriages. The program employed three main methods problem identification, educational efforts through brochures and direct counseling, and continuous assistance in the isbat nikah application process. The results indicate a significant improvement, with an 85% increase in public understanding of the importance of marriage registration. This initiative serves as an essential step toward the legal recognition of marriages, enabling broader access to legal protection and administrative services. Moreover, the findings underscore the need for program sustainability and institutional support, particularly from the Mahkamah Syar’iyah (Religious Court), to ensure that communities obtain legally valid marriage documents.
Existence of Registered/Unregistered Marriage Clauses in Family Cards from a Family Law Perspective Yenny Febrianty; Sulastri Sulastri; Zulfiani Zulfiani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 001 (2023): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i3.3485

Abstract

Family plays a central role in maintaining the stability and continuity of a nation, and marriage is the primary foundation for forming a legally recognized family. The Family Card records marital status and holds a crucial role in family administration and the legal rights of family members. However, practices in the field often do not align with the rules of recording marriages in the Family Card. This research aims to examine the influence of marriage clauses in the Family Card on the legal status of marriage from the perspective of family law, as well as its impacts in the social context. Using a normative legal research method, with a legislative approach and data from relevant legal documents, this study contributes to understanding and addressing family law issues in Indonesia while adapting to the diverse social and religious realities of the community. The research findings show that recording marriage in the Family Card has a significant impact from the perspective of family law in Indonesia. Recorded status in the Family Card provides legal certainty, better legal protection, and easier access to rights and benefits. Conversely, "Not Recorded" status can create legal uncertainty, obstacles in obtaining rights and benefits, and a higher risk of legal consequences in divorce and inheritance rights. The social impacts of the existence of marriage clauses recorded or not recorded in the Family Card are diverse. Recorded marriages create positive social recognition, family support, and easier access to social programs, while unrecorded marriages can result in social stigma, discrimination, and uncertainty regarding the rights of children born from such marriages.
Co-Authors Ananda Ardila Putri Andi Khadafi Chairul Rizky Ellida Novita Lydia Enny Mirfa Hayati, Vivi Krisna, Liza Agnesta Muhammad Natsir Nur Asyiah Nurul Fatimah Poppy Setyaningsih Pramidazzura Alifa Rifqi Rifka Fitria Rini Fitriani Samsidar Sulastri Sulastri Yenny Febrianty