<![CDATA[Public Private Partnership (PPP) di Indonesia dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU didefinisikan sebagai Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. KPBU dapat membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, namun sering kali badan usaha yang ingin berinvestasi mengalami kesulitan dalam menentukan proyek yang akan dipilih. Secara umum dalam berinvestasi pendekatannya hanya terfokus pada pengembalian modal dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Studi ini menjelaskan pendekatan yang mempertimbangkan kriteria-kriteria khusus, pengetahuan tentang infrastruktur tersebut, dan permasalahan kebutuhan yang dirasakan di masyarakat. Dalam pendekatan ini digunakan penilaian kriteria untuk penyusunan rencana KPBU (PPP Planning). Proses Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menyelesaikan proses pemilihan dan pembobotan multi kriteria. Hasil analisa dari pemilihan dan pembobotan multi kriteria dapat membantu dalam menentukan tingkat prioritas proyek KPBU.]]>
Copyrights © 2021
