Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penentuan Prioritas Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Deli Menggunakan Indeks Potensi Erosi Fadhlan, Khairi; Tarigan, A Perwira Mulia; Nasution, Zaid Perdana
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.157 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i5.2702

Abstract

Karena keterbatasan sumber daya, pengimplementasian pengelolaan DAS sering dinilai tidak praktis untuk mengatasi masalah erosi tanah pada daerah tangkapan air yang luas. Maka dari itu, penentuan prioritas DAS menjadi pendekatan yang masuk akal dengan membuat urutan mikro DAS sesuai prioritas perawatan yang menggunakan perhitungan konservasi tanah yang sesuai. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan prioritas mikro DAS pada sungai Deli menggunakan metode indeks potensial erosi (EPI) yang menunjukkan kapasitas erosi. EPI dalam penelitian ini diukur menggunakan lima aspek informasi spasial dalam format GIS, yakni tutupan lahan, kondisi tanah, kemiringan lahan, kerapatan sungai, dan curah hujan. Semua aspek tersebut terintegrasi dan dikombinasikan secara linier menggunakan bobot yang ditentukan dengan metode AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan yang berada pada prioritas tinggi hingga sangat tinggi adalah sebanyak 36 mikro DAS dari 53 DAS. Hal ini menekankan kebutuhan pengelolaan DAS.
Pemanfaatan Metode AHP dalam Pemilihan Proyek Infrastruktur Samosir, Herri Suryadi; Tarigan, A Perwira Mulia; Fahmi, Fahmi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1444.84 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v6i5.1265

Abstract

Public Private Partnership (PPP) di Indonesia dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU didefinisikan sebagai Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. KPBU dapat membantu pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, namun sering kali badan usaha yang ingin berinvestasi mengalami kesulitan dalam menentukan proyek yang akan dipilih. Secara umum dalam berinvestasi pendekatannya hanya terfokus pada pengembalian modal dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Studi ini menjelaskan pendekatan yang mempertimbangkan kriteria-kriteria khusus, pengetahuan tentang infrastruktur tersebut, dan permasalahan kebutuhan yang dirasakan di masyarakat. Dalam pendekatan ini digunakan penilaian kriteria untuk penyusunan rencana KPBU (PPP Planning). Proses Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menyelesaikan proses pemilihan dan pembobotan multi kriteria. Hasil analisa dari pemilihan dan pembobotan multi kriteria dapat membantu dalam menentukan tingkat prioritas proyek KPBU.