Halu Oleo Legal Research
Vol 2, No 3 (2020): Halu Oleo Legal Research: Volume 2 Issue 3

Izin Dewan Pengawas dalam Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wulandari, Oktavia (Unknown)
Sinapoy, Muhammad Sabaruddin (Unknown)
Jafar, Kamaruddin (Unknown)

Article Info

Publish Date
21 Sep 2020

Abstract

Kedudukan Dewan Pengawas di dalam kelembagaan KPK adalah sebagai Lembaga Pengawas. Menempatkan dewan Pengawas sebagai pemberi izin penyadapan tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan teori/konsep hukum. Izin Dewan Pengawas terkait tindakan penyadapan juga bertentangan dengan kerahasiaan penyadapan. Sebab sangat riskan terjadinya kebocoran karena Dewan Pengawas dibentuk dan keanggotaannya dipilih langsung oleh Presiden RI dan tentu saja dalam pelaksanaan tupoksinya akan sangat berpengaruh dengan wajah kekuasaan yang membentuknya terlebih ketika perkaranya menyangkut dengan penguasa organisasi kekuasaan Republik Indonesia tersebut.

Copyrights © 2020




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Halu Oleo Legal Research
Website

Abbrev

holresch

Publisher

Universitas Halu Oleo

Subject

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of this articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal law; Private law, including ...