PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP DELIK PENYERTAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERKEBUNAN INDRAGIRI HILIR DALAM PERKARA NOMOR 45/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR

Feni Puspitasari (Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri)

Jurnal Inovasi Penelitian
Vol 2 No 8: Januari 2022

Dalam istilah yuridis formal, definisi tindak pidana korupsi tertuang dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dengan "melawan hukum" dalam pasal ini termasuk perbuatan melawan hukum secara formal serta dalam arti materiil. Berdasarkan laporan hasil audit BPKP Provinsi Riau atas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pembuatan tanggul mekanik di dinas perkebunan Indragiri Hilir tahun anggaran 2011, pekerjaan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah. Dalam hal ini, akan dibahas bagaimana proses pembuktian tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Perkebunan Indragiri Hilir dan kendala yang terjadi akan dibahas.