KEBERADAAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA ADAT

Donni Briando Limbong (Univesitas Singaperbangsa Karawang)
Margo Hadi Pura (Univesitas Singaperbangsa Karawang)
Luthfi Ramadhan (Univesitas Singaperbangsa Karawang)

SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Vol 16, No 2 (2021)

Pemberian sanksi adat adalah suatu respon adat terhadap dilanggarnya aturan-aturan adat. Sanksi ini dimaksudkan memulihkan keseimbangan yang diganggu karena dilanggarnya aturan adat. Bali sendiri merupakan salah satu wilayah, dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat, termasuk bentuk sanksinya. Penjatuhan sanksi adat di Bali dalam pelaksanaannya ada keterkaitan yang sangat erat antara agama Hindu yang dianut dengan hukum adat, saat penjatuhan sanksi adat di bali ada yang disebut awig-awig dimana bukan hanya didasari pada aturan-aturan hukum adatnya, namun lebih banyak dikaitakan dengan ritual keagamaan. Penyelesaian kasus dibali tidak hanya mengedepankan hukum adat saja, tapi bisa melalui pengadilan, namun biasanya masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian melalui hukum adat, Jika tidak ada kesepakatan maka akan diselesaikan di Pengadilan.