<![CDATA[Kesuksesan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional harus didukung oleh berbagai pihak tanpa terkecuali fasilitas kesehatan swasta. Akan tetapi di lapangan masih terdapat permasalahan terkait dengan tarif yang dianggap belum memadai bagi fasilitas kesehatan terutama fasilitas kesehatan swasta. Permasalahan lain adalah enggannya fasilitas kesehatan swasta untuk bekerjasama dengan JKN dikarenakan permasalahan tarif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peluang dan hambatan tarif bagi fasilitas kesehatan dalam jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan yaitu menggunakan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam baik secara online dan offline di tahun 2021. Data sekunder menggunakan studi literatur, antara lain buku dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan berdasarkan sebuah perikatan, masing-masing para pihak memiliki hak dan kewajiban, fasilitas kesehatan publik merupakan perintah dari PerPres No 82 tahun 2021. Hak dan kewajiban harus diimbangi dengan kualitas pelayanan, keadilan bagi para pihak dimana peserta tidak hanya di fokuskan ke askes publik saja akan tetapi berdasarkan asas manfaat yang didapatkan oleh peserta dan pelayanan kesehatan swasta. ]]>
Copyrights © 2022
