Kebijakan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan dan Dampaknya terhadap Sekolah Swasta

Sulhan Hamid H Lubis (Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana - Universitas Negeri Medan, Indonesia)
Wanapri Pangaribuan (Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana - Universitas Negeri Medan, Indonesia)
Selamat Triono Ahmad (Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana - Universitas Negeri Medan, Indonesia)
Syamsul Arif (Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana - Universitas Negeri Medan, Indonesia)

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Jurnal Ilmiah Indonesia

Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan oleh pemerintah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, membebaskan biaya sekolah bagi SD dan SMP, program Dana BOS, Bantuan KIP dan lain sebagainya. Pemerintah juga membangun Unit Sekolah Baru dan penambahan Ruang Kelas Baru pada sekolah. Kebijakan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Namun kebijakan ini menimbulkan masalah baru bagi sekolah swasta terutama sekolah kecil (jumlah siswa minim). Penambahan sekolah baru di daerah yang sudah ada sekolah negeri dan swasta dan penambahan ruang kelas baru pada sekolah negeri menjadi pemicu berkurangnya jumlah siswa yang mendaftar di sekolah swasta. Jika hal ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan akan berdampak pada “kematian sekolah swasta”. Dalam analisis kebijakan publik, W.I Jenkins membuat langkah-langkah dalam menganalisis kebijakan yaitu: a) inisiasi, b) informasi, c) pertimbangan, d) keputusan, e) implementasi, f) evaluasi, dan g) terminasi (penghentian).