Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Paryanto Paryanto (Universitas Cokroaminoto)
Marno Wance (Universitas Pattimura)
Ayatullah Hadi (Universitas Muhammadiyah Mataram)
Bakri La Suhu (Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022

Situasi dan kondisi di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta belakangan ini menunjukkan fenomena dan kecenderungan terjadinya tindakan intoleransi, konflik komunal, dan kekerasan jalanan di tengah masyarakat. Selain itu juga terjadi penurunan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat. Penelitian ini ingin melihat kebijakan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merevitalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tema ini tampaknya kurang menjadi perhatian dalam studi sebelumnya, termasuk studi tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pertanyaan yang dibahas dalam artikel ini diantaranya adalah: Mengapa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat kebijakan tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan? Bagaimana formulasi dan desain kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta? Artikel ini bertujuan untuk meneliti dokumen-dokumen terkait perumusan dan desain kebijakan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Artikel ini berargumen bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki latar belakang yang menjadi dasar dalam pembuat kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sasaran kebijakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan meliputi Anak (Usia Sekolah), Pemuda/Generasi Muda, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Tingkat Desa, Masyarakat Umum. Implementasi kebijakan ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.