Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Peningkatan Literasi Sekolah Guru Dan Siswa Di Era New Normal Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Dasan Baru Iwin Ardyawin; Ayatullah Hadi; Rohana Rohana
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 1, No 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/transformasi.v1i1.4508

Abstract

Desa Dasan Baru merupakan desa yang terletak pada pada kecamatan kopangkabupaten Lombok tengah yang memiliki jumlah 7 sekolah yang terletak di beberapa dusun yang ada didesa dasan baru. Minat baca masyarakat masih sangat minim ini akibat dari literasi informasi yang masihkurang. Upaya yang dilakukan Desa Dasan Baru dengan mengupayakan adanya perpustakaan dan TamanBaca Masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi. Perpustakaan sekolah sebagai jantungnyasekolah sangat berperan dalam memberikan informasi akan tetapi perlu adanya peningkatan sehingga gurudan siswa dapat berkontribusi untuk memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin dengan adanyapengabdian kepada masyarakat ini akan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan literasiinformasi masyarakat. Fenomena Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah mengubah segala tatanankehidupan yang ada. Berbagai macam kegiatan di lapangan harus tertunda sehingga banyak sekalikegiatan yang dialihkan dan dilaksanakan secara daring. Selama masa pandemi ini, tidak sedikitmasyarakat yang merasa jenuh karena harus melaksanakan kegiatannya di rumah saja karena adanyaprogram Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan jumlah masyarakat yang terpapar virustersebut. Masyarakat berusaha menemukan berbagai macam hal baru yang dapat dilakukan di rumah sajaagar dapat terus bertahan di tengah-tengah masa pelik selama pandemi Covid-19 ini. Setelah melihatpotensi dan permasalan yang dimiliki oleh desa ini, maka kami melakukan pengabdian dengan caramemberikan sosialisasi dan pendampingan terkait pemberdayaan perpustakaan sekolah. Kegiatan akandilakukan dengan : Persiapan yang terdiri dari Survei terhadap masalah di Perpustakaan Sekolah danAnalisis mendalam terhadap masalah di Perpustakaan Sekolah, Pendampingan dengan memberikan sarandan kesempatan untuk diskusi dan konsultasi kepada pemerintah desa dan Guru serta penggunaperpustakaan. Praktek terkait dengan perpustakaan sekolah dengan melihat situasi dan kondisi sehinggaperpustakaan sekolah di desa dasan baru bisa maksimal dalam literasi informasi. Dalam tahap ini,seseorang sudah memiliki keterampilan untuk dapat mencari informasi secara cepat dari berbagai sumberyang terkait dengan pencarian. Selain itu, dalam tahap ini seseorang sudah memiliki strategi kapan diaharus mulai dan mengakhiri pencarian informasi hanya dengan membaca sekilas sebuah sumberinformasi. Intinya dalam tahap ini seseorang sudah memiliki keterampilan”purposive searching.Perpustakaan hadir untuk mendobrak belenggu yang merantai minat baca masyarakat. Belenggu minatbaca masyarakat bersumber pada tiga hal.
PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM Ayatullah Hadi; Rahmad Hidayat; Lalu Nanang Alwi
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jime.v6i2.1437

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana pengalaman demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilihan umum bukanlah tujuan, akan tetapi sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif dipusat dan daerah. Dalam pemilu serentak tanggal 17 April 2019 yang diselenggarakan diseluruh Indonesia, termasuk KPUD Kota Mataram yang telah mencatat jumlah DPT di Kota Mataram berjumlah 278.358. Penelitian ini mengguakan teori budaya politik (Gaffar 2004), tipe budaya politik (Davies dan Lewis, 1971), partisipasi pemilih (McClosky dalam Miriam Budiardjo 2008), sebagai pisau analisa dan sebagai instrument peneliti untuk mengkaji secara mendalam tentang partisipasi pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kota Mataram. Metodelogi penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis diskriftif. Metode deskriftif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah partisipasi masyarakat Kota Mataram  sampai pada angka 222.687 pemilih, dan melihat hasil dari penelitian antara model partisipasi pemilih aktif dan pemilih apatis, masyarakat kota Mataram termasuk kedalam pemilih berpatisipasi aktif dengan jumlah 60% sedangkan pemilih apatis berjumlah 40%.
Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Ayatullah Hadi; Muhammad Ali; Ilham Zitri
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 8, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Mandala Education (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jime.v8i1.2840

Abstract

Proses pembentukan hukum (legislasi) dalam menetapkan hukum positif akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut. Proses legislasi nyatanya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan nilai dan kepentingan dari para aktor yang terlibat, sebab proses tersebut terjadi di lembaga legislatif yang cenderung bersifat politis. Di dalamnya tidak terlepas dari upaya tolak tarik, negosiasi, serta subjektifitas (keberpihakan) politik antarsubjek yang terlibat. Sehingga sering kali dibutuhkan sebuah bentuk koalisi atau kubu yang terdiri atas dua atau lebih partai demi melancarkan proses legislasi. Pada Juni 2016 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sebuah peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata halal. Perda ini dibuat untuk mengembangkan pontensi wisata yang ada di NTB. Penelitian ini berjudul “Pola Koalisi Partai Politik Dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Perumusan masalah peneltian ini adalah bagaimana  pola koalisi partai politik DPRD NTB dalam pembahasan Perda No. 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teoritik ada dua pola penting dalam koalisi partai politik, yakni; pola koalisi taktis, yaitu terdapat dominasi kekuasaan oleh partai politik yang lebih besar serta motif kepentingan pragmatis. Selanjutnya, terdapat pola koalisi strategis, yakni koalisi dibangun untuk pemenuhan kepentingan visi dan ideologi serta pemenuhan harapan publik atau preferensi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan Perda tidak terdapat dominasi oleh partai politik besar. Pola koalisi lebih mempertimbangkan prferensi kebijakan untuk peningkatan prekonomian daerah. Basis koalisi partai politik lebih kepada penyatuan visi dan tujuan kolektif dengan meminimalisir perbedaan dalam spektrum ideologi. Sehingga parpol menyepakati membentuk sebuah produk hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.
Alokasi Anggaran Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata (Odtw) Alami Di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Baiq Vatriani Sasa Wisesa; Ayatullah Hadi; Darmansyah Darmansyah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 1 (2020): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i1.2201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian anggaran pada pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata  (ODTW) alami di Desa Aik Berik Lombok tengah. Penelitian menggunakan metode deskrptik kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunkan teknik Miles dan heberman, yaitu mulai pengumpulan data dilapangan, reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Pengalokasian anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna Pengembagan Pariwisata, pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada public. Hasil penelitian menunjukan dalam pengalokasian anggaran untuk Pengebangan Obyek Daya Tarik Wisata Alami di Desa Aik Berik Lombok tengah belum menjangkau semua aspek. Anggaran yang dialokasikan hanya sebatas anggaran Sarana Prasarana pembutaan jalan penghubung antara jalan desa dan kecamatan, namun penaglaokasian anggara belum mencakup anggaran lain, seperti anggaran pengembagan pariwisatan, anggara promosi wisata, anggaran perawatan dan anggaran-anggaran untuk pemeliharan tempat wisata. Dalam pengalokasian anggaran OTDW Desa Aik berik memiliki mekanisme yang ketat dan prosesnya panjang sehingga tahapan anggaran itu bisa terealisasi. Seperti memetakan potensi wisata, adanya otoriasi pengalokasian anggaran yang harus memiliki dasar hukum, keterlibatan aktor kebijakan, adanya perencanaan pengalokasian anggaran, merumuskan agenda kegiatan, setelah itu dibentuk pengawasan pengalokasian anggaran yang memiliki kewenangan untuk mengawas setiap tahapan proses pembangunan proyek sarana prasana Obyek Daya Tarik Wista (ODTW) alami Desa Aik berik dan terakhir dilakukan evaluasi untuk mengetahui seluruh proses pembanguna tersebut terealisasi dengan baik atau ada penyimpangan.
Konflik Kepentingan Pasca Recall Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Rahmat Rahmat; Ayatullah Hadi; Darmansyah Darmansyah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 1 (2020): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i1.2205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang konflik inetrnal yang terjadi di tubuh Partai Hanura Lombok Utara pasca terjadinya Recall oleh satu anggota Anggota DPRD Lombok Utara dari Partai hanura. Metode penelitian yag digunakan dalam penelitian ini menggunakan penedkatan kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dokumntasi dan tinajuan pustaka. Analisis data dengan menggunaka tehnik Miles dan hHuberman,yaitu, mulai pengumpulan data dilapangan, reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Recall dipahami secara umum sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lain sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Hasil penelitian menunjukan dalam kasus Recall yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap Arif Usman, salah satua anggota atau kader partai Hanura yang duduk sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Utara priode 2014-2019. Karena  dipicu oleh berbagai gejolak internal partai, adanya perbedaan pandangan antara anggota yang bersangkutan dengan pengurus partai. Proses recall terhadap saudara Arif Usman mengakibatkan lambannya berbagai proses kebijakan di internal partai. kebijakan pasca Recall Arif Usman menyebabkan konflik internal secara kelembagaan di tubuh Partai Hanura Lombok Utara. Adapun dasar serta landasan mekanisme recall yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara adalah berdasarkan aturan perundangan-undangan serta berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Partai Hanura sendiri. Terdapat dua hal penting yang menjad iimplikasi dari adanya recall terhadap anggota yang dilakukan oleh partai Hanura Kabupaten Lombok Utara, pertama terjadinya konflik internal kelembagaan partai yang berkepanjangan terkait dengan penetuan penggati dari pihak yang direcall, kedua, adalah terganggunya jalannya kebijakan di internal DPRD Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabuapten Lombok Utara adalah memperbanyak upaya musyarawah untuk konsolidasikan kelembagaan partai serta memperkuat hubungan dengan aktor luar seperti partai-partai lain rekan dalam satu fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Baiq Lia Hardiani; Ayatullah Hadi; Iskandar Iskandar
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v1i2.3961

Abstract

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam kategori kekerasan seksual, yang paling banyak adalah perkosaan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan, yang sejak 2004 diakui di dalam pasal 8a UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT no. 23/2004). Meski jelas adanya UU KPKDRT no. 23/2004 merupakan kemajuan besar, namun penerapannya masih menemui banyak tantangan. Ini karena faktor kultural dan struktural yang begitu kokoh, saling melengkapi dan merasuk di dalam sanubari masyarakat Indonesia, baik secara individual maupun institusional.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah dan faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku salahsatunya memberikan pendampingan, semangat dan saran kepada korban tindak kekerasan fisik dan psikologis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah juga memberikan saran-saran dan solusi agar kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak terulang kembali.
Kegagalan Tuan Guru H.Lalu Farhan Rasiyd Makbul Dalam Memenangkan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Muhammad Rudi; Ayatullah Hadi; Lalu Sopan Tirta K
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 1 (2020): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i1.2200

Abstract

Tuan Guru barangkali tidak bisa diabaikan. Berdasarkan kondisi di lapangan, peran Tuan Guru itu paling tidak diasumsikan penting dalam duaperkara. Pertama, sebagai perantara jagat spiritualitas.Kedua, sebagai penguasapondok pesantren.Di desa Ganti dalam pemilu tahun 2014 salah satu Tuan Guru yaitu Tuan Guru H. Lalu Farhan Rasyid Makbul yang senior yang memiliki yayasan atau pondok pesantren ikut mencalonkan diri sebagai caleg namun pada tahap perhitungan suara terakhir Tuan Guru tersebut tidak berhasil terpilih. Yang terpilih yaitu dari golongan biasa yaitu Legawarman.S.IP.Untuk memenangkan kiontestasi pemilihan legislatif secara langsung.untuk menjelaskna Bagaimanakah kegagalan Tuan Guru H. Lalu Farhan Rasyid Makbul dalam persfektif identifikasi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenangkan Pemilihan Legislatif tahun 2014?.Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriftif analisis. Dalam penelitian ini pula, teori yang digunakan adalah identifikasi partai (PARTY ID)Teori identifikasi partai(PARTY ID)dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Setelah melihat dilapangan bahwa kegagalan Tuan Guru H. Lalu Farhan Rasyid sudah cukup maksimal dalam menyumbang suara terhadap PAN. Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  penelitian  tentang  Kegagalan Tuan Guru H. Lalu Farhan Rasiyd Makbul dalam persfektif identifikasi partai (Party ID) dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2014 di kabupaten lombok tengah, dapat  dikatakan  bahwa  secara ideologi PAN dikalangan masyarakat tidak ada masalah, artinya masyarakat dalam hal ideologi partai itu bukan jadi persoalan.
Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram Inka Nusamuda Pratama; Ilham Zitri; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah; Rifaid Rifaid; Rizal Umami
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6765

Abstract

Kondisi darurat akibat Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tanggung jawab dan peran penuh Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan terobosan sebagai langkah strategis dalam pengananan Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam mendesain kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencengah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik. 
Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Darmansyah Darmansyah; Ayatullah Hadi; Azwar Subandi
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.325 KB) | DOI: 10.31764/transformasi.v2i2.10802

Abstract

Village Assistance Capacity is the ability to carry out community empowerment activities/actions through village assistance, organization, direction and facilitation. Village Assistance in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is very important in determining its success. Seeing the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity and even the potential for natural resources and human resources is very varied, the role of village assistance in implementing the Village Law is very important in helping villages carry out the mandate of the Village Law. Seeing the reality of the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity of the Village Government and even the potential for natural resources and human resources is very varied in the context of implementing this Village Law, it is necessary to pay attention to the Village regarding village institutions. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is hoped that all interests and needs of the village community can be better accommodated. Providing greater opportunities for villages to take care of their own governance. Law Number 6 of 2014 and its implementing regulations have mandated the village government to be more independent in managing the government and various natural resources owned, including the management of village finances.
Pengaruh Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Inka Nusamuda Pratama; Darmansyah Darmansyah; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 1 (2022): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1115.328 KB) | DOI: 10.47134/rapik.v2i1.18

Abstract

The location of this research is in the Kuta MandalikaSpecial Economic Zone, Central Lombok Regency. The purpose of this study is to analyze the impact of Covid-19on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency. This research was conducted during the Covid-19pandemicin the period from December to January 2021. The existence of Covid-19actually has an impact on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises, so it is the author's interest to research this problem. The population of this research is Micro, Small, and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone. This study uses quantitative methods, where the number of respondents in this study were 100 who were taken by the slovhin formula. To analyze the data, this research uses simple linear regression analysis to see whether there is an impact of Covid-19on the economy of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency. The results showed that Covid-19had an impact on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, where the magnitude of the effect was 7.84%. From the results of calculations and previous discussions based on the results of a simple linear regression test, it can be concluded that the Covid-19variable has an impact on the variables of Micro, Small and Medium Enterprises. Where every increase of one Covid-19unit will hamper the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency.