<![CDATA[Kelompok perempuan merupakan pilar utama dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan untuk mendukung sektor UMKM dalam mengembangkan usaha diantaranya kemudahan perizinan usaha melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Undang-undang tersebut mendorong reformasi perizinan berusaha, salah satunya adalah bukti perizinan berusaha. Pelaku usaha dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). KPI Balai Perempuan Pangkahwetan sebagai kesatuan kelompok kepentingan perempuan di tingkat desa dan sekitarnya berupaya agar kelompok perempuan pelaku UMK di wilayah sekitar dapat mengurus perizinan berusaha supaya dapat meningkatkan kegiatan usaha mereka. Namun, sebagian besar dari kelompok perempuan ini berasal dari kelompok kurang mampu, usia lanjut, tingkat pendidikan dan literasi digital rendah. Kondisi tersebut membuat kelompok perempuan tersebut enggan mengurus perizinan usaha secara mandiri. Pengabdian masyarakat dilakukan agar mitra mendapatkan peningkatan pemberdayaan berupa pengetahuan terbaru terkait perizinan berusaha berbasis risiko melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Sebanyak 23 pelaku usaha telah berhasil terdaftar dalam sistem OSS-RBA dan mendapatkan dokumen NIB versi cetak secara gratis. Bukti legalitas usaha dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam mengembangkan kapasitas usaha mereka.]]>
Copyrights © 2023
