<![CDATA[Good Governance merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahkepada organisasi sektor publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalammewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) maka diwujudkan melalui adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui interpretasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mendeteksi tindaklanjut terhadap temuan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji dokumen resmi Pemerintah Daerah yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntabilitas kinerja yang digambarkan melalui peningkatan kualitas pengawasan internal dan kapabilitas APIP yang berada pada level 2. Selain itu, masih ditemukannya beberapa permasalahan dalam pelaporan kinerja dan capaian kinerja yakni keterbatasan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan khususnya APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.]]>
Copyrights © 2022
