Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN “SMART BRANDING”  KOTA MALANG Winoto, Suhartono; Kumalasari, Ima; Binada, Ulfa
PANGRIPTA Vol. 6 No. 2 (2023): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.379 KB) | DOI: 10.58411/d0794s92

Abstract

Dalam beberapa tahun terakhir, city branding yang cerdas (smart branding) telah  menjadi penting dalam pertumbuhan ekonomi kota-kota di seluruh dunia. Kota Malang,  sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur, Indonesia, telah mengadopsi konsep smart  branding untuk membentuk identitas dan persepsi lokal yang kuat. Smart branding merupakan  pendekatan strategis yang mengintegrasikan teknologi inovatif, keterlibatan masyarakat, dan  praktik pembangunan berkelanjutan. Kota Malang memperlihatkan komitmen dalam  membangun citra yang unik dengan memanfaatkan keberlanjutan dan keunggulan budaya.  Studi ini membahas penerapan smart branding di Kota Malang melalui beberapa program dan  inisiatif. Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif  untuk memahami potensi smart branding Kota Malang. Analisis dilakukan dengan  mengumpulkan data dari Pemerintah Daerah Kota Malang dan menganalisis dokumen  perencanaan Kota Malang. Hasil studi ini menggambarkan eksistensi dan keberhasilan smart  branding di Kota Malang melalui program-program yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut  adanya beberapa strategi smart branding yang telah berhasil diimplementasikan di Kota  Malang, seperti Malang City Tour (MACITO), Malang Creative Center (MCC), Malang  Creative City EKRAF Malang, dan aplikasi Info Turis Malang. Strategi-strategi ini telah  membantu mengubah citra kota dan memperkuat identitas kota sebagai pusat pariwisata yang  berkembang, dinamis, dan kreatif.
ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN Winoto, Suhartono; Rachman, Rani Auliawati; Anggriawan, Tommy
PANGRIPTA Vol. 5 No. 2 (2022): Pangripta Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (969.254 KB) | DOI: 10.58411/fadm8q28

Abstract

Good Governance merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahkepada organisasi sektor publik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjalankan aspek-aspek fungsional pemerintahan secara efektif dan efisien. Dalammewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) maka diwujudkan melalui adanya penyempurnaan dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui interpretasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk mendeteksi tindaklanjut terhadap temuan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji dokumen resmi Pemerintah Daerah yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 dan literatur lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman akuntabilitas kinerja yang digambarkan melalui peningkatan kualitas pengawasan internal dan kapabilitas APIP yang berada pada level 2. Selain itu, masih ditemukannya beberapa permasalahan dalam pelaporan kinerja dan capaian kinerja yakni keterbatasan sumber daya manusia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pamekasan khususnya APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
ROLE OF RESEARCH/ACADEMIC IN POLICY FORMULATION Muluk, M. R. Khairul; Winoto, Suhartono
Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 16 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Brawijaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.901 KB) | DOI: 10.21776/ub.jam.2018.016.02.11

Abstract

Research and development have a strategic role in formulating and implementing the policy. Research and development is one important step in order to produce a new idea. This article has a purpose produce a picture the existence of the difference between the point of view of academics with the point of view of a practitioner in formulating and implementing the policy.This article produced based on data collection started from focus group discussion and seminar. The results of analysis from focus group discussion, strengthened by seminar-seminar both at the local, national and international.The topic of the study subjects of many times successfully identified obstacles the role of academics and analysis the role of academics and the benefit of involvement academics.A new idea produced by academics cannot always directly applied by a practitioner. Any different and gap between the results of the study with the application of policy is caused by several factors. The differences that appear among others the different the time, different conception, different audience, different motivation and different consequences. There are 3 (three) way academics in influencing policy, through policy, the policy of research and development, and education policy and training (Adam, 2014). There are 3 (three) the key to strengthen the role of academics in the formulation policy among others network, reputation, and expectations.
Implementation of Thematic Bureaucratic Reform: Level of Understanding and Realization in Local Government Winoto, Suhartono; Akbariah, Laily; Yulitasari, Lailla Dwi; Natasha, Catherine Eugene; Kumalasari, Ima; Yin, Ting Poh
Journal Governance Society Vol. 1 No. 1 (2024): August, 2024
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jgs.v1i1.32

Abstract

Thematic bureaucratic reform is a program initiated by the Ministry  of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (Kemenpan-RB) to accelerate the improvement of efficiency and accountability of public services in Indonesia. This research aims to elaborate the level of understanding of the State Civil Apparatus (ASN) and the realization of the implementation of thematic bureaucratic reform at the local government level. A descriptive qualitative method is used in this study. The data was obtained based on an in-depth interview technique with a resource person from one of the employees in the City Government who has credibility in the preparation of bureaucratic reform. The results obtained in this study show that thematic bureaucratic reform is indeed the right step in the acceleration program to improve public services. In addition, there is a focus on the theme of bureaucratic reform which is divided into 4 (four) categories, namely poverty alleviation, increasing investment, digitizing government administration, and increasing the use of domestic products. However, in reality, in the field, there are still several obstacles in the preparation of the thematic bureaucratic reform roadmap, where the main obstacle is the lack of understanding of ASN in the preparation of the thematic bureaucratic reform roadmap. The hope in the future is that there will be a forum or in-depth socialization or technical guidance from the Ministry that can help overcome ASN problems related to the technical preparation of thematic bureaucratic reform roadmaps and integration with existing programs in local governments.