<![CDATA[ABSTRAK Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan, menyebutkan bahwa hanya harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan yang dianggap sebagai harta bersama. Dalam pembagian sumber daya bersama, harus adil antara keduanya mengingat seberapa besar komitmen dalam memperolehnya. Pembagian harta bersama ini juga seringkali menjadi permasalahan antara kedua belah pihak, akibat dari ketidakjelasan kepemilikan dan juga ketidakadilan dalam penbagiannya. Rumusan masalah yang muncul adalah bagaimana prosedur pembagian harta bersama dalam perceraian bagi Aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pembagian harta bersama pada kasus perceraian aparatus sipil negara ini bahwa pembagiannya berdasarkan besaran kontribusi keduanya dalam memperoleh harta tersebut. Jika ada harta yang diperoleh bersama haruslah masing-masing menyiapkan bukti kepemilikan untuk menjadi barang bukti sebelum diputuskan oleh hakim. Pada proses pembagian ini juga dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) atau melakukan perdamaian diluar pengadilan (non litigasi). Kata kunci: pembagian harta bersama; perceraian; Pegawai Negeri Sipil]]>
Copyrights © 2023
