<![CDATA[Kejadian gempa bumi tahun 2018 yang lalu masih memiliki catatan terhadap adminsitrasi NIK dan KK penerima bantuan. Catatan ini menjadi penting karena berdampak pada program-program pemerintah selanjutnya. Karena itu, usaha untuk memperbaiki adminsitrasi penerima bantuan menjadi prioritas. Dalam upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi tersebut, BPBD Provinsi NTB sebagai leading sector terus belajar dan menyempurnakan kekurangan yang ada. Hal ini dengan dilakukannya pendampingan teknis di tujuh (7) BPBD kabupaten/kota terdampak gempa bumi. Melalui penyajian database yang benar, dari tahap verifikasi, sinkonisasi akan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaannya kegiatan menggunakan pendekatan kombinasi (mixed methods) dengan metode follow to money dan desk evaluation. Melalui tahapan tersebut, sosialisasi dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dengan pelibatan para pihak (BPBD Kabupaten/kota dan bank penyalur). Adapun hasil sinkronisasi data valid atas penerima bantuan stimulan masyarakat terdampak sebanyak 223.226 KK dari 6 kabupaten/kota dinyatakan sesuai antara data NIK dengan data penyaluran (bank) dan satu kabupaten belum padan sebanyak 7.220 KK. Melalui proses pendampingan, akan mengurangi data anomali hingga berdampak pada jumlah yang berhak menerima bantuan, data penerima sesuai dengan by name by address (BNBA), dan terjaganya akuntabilitas dan transparasi publik.]]>
Copyrights © 2022
