Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Maluku

Petronela Sahetapy (Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Patimura Ambon)

Jambura Journal of Administration and Public Service
Vol 3, No 1 (2022): Volume 3 Nomor 1 Oktober 2022

ABSTRAK Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai dalam pengelolaan barang milik negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Pengambilan data primer dilakukan melalui daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang terlibat secara langsung berkaitan dengan penelitian tentang Kinerja Pegawai Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Transparansi: keterbukaan pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, kegiatan penentuan siapa pihak (pejabat) yang menggunakan barang milik negara tersebut, maupun kegiatan penghapusan barang milik negara yang diperuntukkan bagi operasional tugas, belum mencapai kinerja yang baik, dan berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh dari ke 27 orang responden dalam menjawab ketiga peranyaan, menunjukkan transparansi dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 47,41% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40%-60% dan tergolong cukup. 2). Efisiensi: efisiensi pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, penggunaan, maupun penghapusannya belum mencapai kinerja yang baik dan berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 52,84% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40%-60% dan tergolong cukup. 3). Akuntabilitas: akuntabilitas pegawai dalam pengelolaan barang milik negara yang meliputi kegiatan pengadaan, penggunaan maupun penghapusannya, berada pada posisi sedang, dimana berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik negara adalah cukup, yaitu sebesar 46,91% dan berdasarkan pedoman analisis berada pada interval 40% - 60% dan tergolong cukup.