Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kecamatan Tamalanrea

Megawati S Megawati S (Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia)
Sufirman Rahman (Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia)
Askari Razak (Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia)

Journal of Lex Theory (JLT)
Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Theory (JLT)

Tujuan penelitian menganilisis penyelesaian sengketa pertanahan di Kecamatan Tamalanrea dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kecamatan Tamalanrea. Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Empiris, dimana metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata seperti Peraturan Perundang-undangan dan literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Penyebab terjadinya sengketa tanah di Kecamatan Tamalanrea yaitu kurangnya respond dan transparansi informasi di masyarakat, mengakibatkan data dan administrasi tidak valid sehingga berakibat tumpang tindinya hak kepemilikan. (2) Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan Kecamatan juga melakukan kerjasama dengan BPN dan pihak terkait dalam hal menyelesaikan sengketa tanah. Dalam hal menghindari sengketa pertanahan, Pihak Kecamatan juga melakukan penyimpanan setiap daftar pertanahan yang sudah didaftarkan kepada pihak BPN Kota Makassar. The research objective to analyze the resolution of land disputes in Tamalanrea District and the factors that cause land ownership disputes in Tamalanrea District. The type of research used is Empirical legal research, where the legal research method functions to see the law in a real sense such as Legislation and literature which contains theoretical concepts related to the problems to be discussed in this research. The results of this study indicate that (1). The causes of land disputes in Tamalanrea District are the lack of responsiveness and transparency of information in the community, resulting in invalid data and administration resulting in overlapping ownership rights. (2) In resolving land disputes, the District also cooperates with BPN and related parties in terms of resolving land disputes. In terms of avoiding land disputes, the District Office also keeps all land registers that have been registered with the Makassar City BPN.