Articles
<![CDATA[Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ]]>
<![CDATA[Devi Y. Rante]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan hukuman pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari data pustaka yaitu tentang Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan pidana mati di Indonesia dampak dari pada penerapan sanksi. Statistik angka dan hipotesis beberapa pakar kriminologi menemukan fakta tidak adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. (2) Pengaturan pidana mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. The research objective is to analyze the application of the death penalty in law enforcement in Indonesia and to find out how the death penalty is associated with human rights. In this study, the type of legal material used is secondary legal material obtained from library data, namely about the existence of the death penalty in law enforcement in Indonesia in review from the aspect of human rights (HAM). The results of this study indicate that: (1) The application of the death penalty in Indonesia has an impact on the application of sanctions. Statistical figures and hypotheses of some criminologists find the fact that there is no scientific evidence to suggest that the execution of the death penalty has a greater deterrent effect than life imprisonment to reduce crime rates. (2) The regulation of capital punishment in the legal system in Indonesia is contrary to human rights, namely the right to life as stated as guaranteed by the 1945 Constitution.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar ]]>
<![CDATA[Nur Rahmayani Syam]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Dachran S. Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar. Peneltian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar kurang efektif; (2) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar adalah faktor hukum, faktor penegak hukum dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan, faktor sarana dan penunjang lainnya. The research objective is to analyze the effectiveness of the role of Community Counselors in assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center. (2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of the role of Community Counselors in assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center. This research uses empirical research methods. The results of this study indicate that: (1) the role of the Community Counselor in assisting children's clients at the Makassar Class I Correctional Center is less effective; (2) the factors that affect the Effectiveness of the Role of Community Counselors in Assisting Child Clients at the Makassar Class I Correctional Center are legal factors, law enforcement factors in this case Community Counselors, facilities and other supporting factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel ]]>
<![CDATA[Nanda Dwi Handoyo]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Nur Fadhilah Mappaselleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan 20 responden yang terdiri dari penyidik atau penyidik pembantu di lingkup Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi yang dilakukan oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan informasi dari masyarakat. (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi di bidang konstruksi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into corruption in the construction sector by the Sub-Directorate of Corruption Crime of the Ditreskrimsus Polda Sulsel. This study uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with 20 respondents consisting of investigators or assistant investigators within the scope of Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda Sulsel. The results of this study indicate that: (1) The implementation of investigations into criminal acts of corruption in the construction sector carried out by the Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda Sulsel is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public. (2) The factors that influence the investigation of corruption in the construction sector by the Sub-Directorate III of Corruption Ditreskrimsus Polda South Sulawesi are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Eloktronik Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Achmadi Natsir]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar; (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar telah dilaksanakan namun masih berjalan kurang efektif. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office; (2) to know and analyse the factors that affect the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using the descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the implementation of electronic mortgage services at the Makassar City Land Office has been implemented but is still running less effectively]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Di POLRESTABES Makassar ]]>
<![CDATA[A. Ayu Lestari Baharuddin]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Muhammad Kamal]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner (angket). Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan teori efektifitas hukum sebagai pisau analisis penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai prosedur namun masih kurang efektif.; (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan restrorative justice di Polrestabes Makassar, yaitu; faktor hukum, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor budaya.. The research objective is to analyze the settlement of criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station. The research method in this study uses the type of empirical research. Data collection techniques were carried out through interviews and distributing questionnaires (questionnaires). The data were analyzed using the descriptive analysis method using the theory of legal effectiveness as the analytical knife of this research. The results of this study indicate that: (1) The process of resolving criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station has been carried out according to procedures but is still not effective; (2) The factors that influence the process of resolving criminal cases committed by children through a restorative justice approach at the Makassar Police Station, namely; legal factors, economic factors, educational factors, and cultural factors.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020: Studi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado ]]>
<![CDATA[Prabu Satya Wiyata Putra]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan Nasabah/Debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 belum berjalan secara efektif terhadap semua debitur KPR, sebab ada beberapa kriteria-kriteria debitur yang tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi kredit: (2) faktor-Faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19 Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Manado yaitu penerapan prinsip kehati-hatian terhadap permohonan restrukturisasi kredit, sebagian pegawai bank belum paham akan SOP yang berlaku untuk penerapan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the Financial Services Authority regulation no. 48/POJK.03/2020 concerning amendments to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.03/2020 for debtors affected by Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Manado Branch Office. The results of this study indicate that: (1) the implementation of the restructuring of customer/debtor financing affected by the Covid-19 pandemic has not been effective for all mortgage debtors, because there are several debtor criteria that do not meet the credit restructuring requirements: (2) the following factors: Factors that hinder the implementation of Financial Services Authority Regulation Number 48/POJK.03/2020 for Debtors Affected by Covid-19 at PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Manado Branch Office, namely the application of the precautionary principle to credit restructuring applications, some bank employees do not understand the SOPs that apply to the implementation of debt restructuring for debtors affected by the Covid-19 pandemic.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa: Studi Di Kabupaten Enrekang ]]>
<![CDATA[Pungky Wibowo]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang, dan 2). mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang kurang berjalan secara optimal, dikarenakan pada penerapannya belum ada peraturan secara khusus yang mengatur proses penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. 2) Faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice terhadap perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Kabupaten Enrekang meliputi; substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. The research objective is to analyze the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency, and 2). knowing and analyzing the factors that influence the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency. This type of research is empirical normative. The results of the author's research found that: 1) The application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency was not running optimally, because in its application there were no specific regulations governing the process of resolving traffic crimes cases that resulted in fatalities. . 2) Factors influencing the application of restorative justice to traffic crime cases that resulted in fatalities in Enrekang Regency include; legal substance, legal structure, and legal culture.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs ]]>
<![CDATA[Nahruddin Nahruddin]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Anzar Makkuasa]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum. The research objective is to analyze the application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases in decision No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) knows and analyzes the considerations of the judge examining case Number 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1) the application of the principle of nebis in idem in civil cases Decision Number 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. is in accordance with the procedural law applicable in Indonesia because the elements of a case are said to be nebis in idem legally fulfilled; (2) the considerations of the panel of judges in deciding the case are appropriate and correct according to law.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Sri Intariani Dg Masese]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kantor pertanahan Kabupaten Banggai dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi masih kurang efektif dikarenakan hampir setiap sengketa yang diselesaikan melalui jalur mediasi di kantor pertanahan kabupaten banggai dapat dikatakan hampir tidak ada yang berhasil mencapai mufakat meskipun mediator telah menawarkan berbagai macam solusi agar parah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 2) Faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian sengketa pertahanan melalui mediasi yaitu (1). ketidakhadiran para pihak yang bersengketa, (2). tidak ada iktikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa, (3). perbedaan kemampuan dan pendidikan diantara para pihak Masyarakat yang menghadapi sengketa pertanahan di Kabupaten Banggai, dan (4) peran Kantor Pertanahan sebagai mediator tidak bisa sebagai pemutus/pengadil. The research objective is to analyze the legal protection for certificate holders of good faith who are requested to be annulled due to administrative defects based on a court decision with permanent legal force. This research is normative legal research. The results of the study show that: (1) The holder of a good faith certificate who has been petitioned for cancellation due to administrative defects based on a legally enforceable court decision still receives legal protection if he does not know or is not a party to the case; (2) Because the certificate of land rights has been cancelled for administrative defects based on a court decision that has permanent legal force because the court decision has declared null and void/has no legal force/does not have binding force/does not have the power of proof, it has been proven criminal forgery, fraud, embezzlement and other criminal acts, as well as in consideration of the decision proven facts of defects in the issuance of legal products or legal actions in the transfer of rights.]]>
<![CDATA[Pewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Serta Aspeknya Terhadap Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Kedua ]]>
<![CDATA[Najda Najda]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar Sehingga memutuskan untuk Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris.Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan hukum dan alasan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara “Pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkwinan kedua” Menggunakan pasal 3 ayat (1),pasal 25 ayat (2) KUHPerdata yang mana suatu “Pewarisan menurut undang-undang hukum perdata serta aspeknya terhadap kedudukan Istri dalam perkawinan kedua” sebab palsu atau terlarang,tidak memiliki kekuatan tanpa mempertimbangkan adanya pewarisan menurut undang-undang Hukum perdata. The research objective is to analyze the legal considerations of the judges of the Polewali Mandar Religious Court so that they decide to inherit according to civil law laws and their aspects regarding the position of the wife in the second marriage. This research is empirical research. The research results show that the legal considerations and reasons used by judges in settling the case "Inheritance according to the Civil Law Act and its aspects regarding the wife's position in the second marriage" Using Article 3 paragraph (1), Article 25 paragraph ( 2) Civil Code which is an "inheritance according to civil law and its aspects to the position of the wife in a second marriage" because it is fake or forbidden, has no power without considering inheritance according to civil law laws.]]>
