<![CDATA[Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengalami perkembangan yang mencolok. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri, Jokowi memiliki tiga prioritas utama: urusan maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam hal urusan maritim dan keamanan, Indonesia mengakui posisinya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pemerintahan Jokowi telah mengambil inisiatif "Maritime Axis" untuk memanfaatkan potensi ekonomi dari sumber daya maritim Indonesia. Hal ini mencakup pengembangan jalur laut, infrastruktur maritim, dan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dalam diplomasi ekonomi, Indonesia aktif berpartisipasi dalam inisiatif seperti Belt and Road Initiative. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra. Pemerintahan Jokowi melihat pembangunan ekonomi sebagai kekuatan penggerak untuk keterlibatan diplomatik. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga menjadi prioritas utama. Pemerintahan Jokowi telah meningkatkan layanan konsuler, manajemen krisis, dan perlindungan hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri. Selain itu, perlindungan pekerja migran Indonesia juga menjadi fokus utama, dengan upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan negara tuan rumah. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi mencerminkan visi strategis yang mengatasi keadaan geopolitik dan ekonomi Indonesia yang unik. Dengan penekanan pada urusan maritim dan keamanan, diplomasi ekonomi, dan perlindungan warga negara di luar negeri, Indonesia berusaha memanfaatkan kekuatannya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melindungi kepentingan warganya di dunia yang semakin terhubung.]]>
Copyrights © 2023
