<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya menjelang berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung bahan sekunder dan data resmi hingga September 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 85 KUHP Nasional menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dengan syarat formal yang ketat, yaitu ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun dan putusan hakim berupa penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II, sedangkan Pasal 82 memungkinkannya menggantikan denda yang tidak dibayar. Peluang implementasinya meliputi masa transisi tiga tahun, tersedianya jaksa dan pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana, pengalaman pidana pelayanan masyarakat dalam peradilan pidana anak, serta urgensi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang mencapai 92 persen. Tantangannya meliputi belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 111, potensi disparitas putusan, terbatasnya jangkauan terhadap perkara narkotika, koordinasi kelembagaan, anggaran, dan stigma masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan rumusan akhir UU 1/2023 dan kesiapan regulasi serta kelembagaan selama masa transisi. Diperlukan Peraturan Pemerintah, pedoman pemidanaan Mahkamah Agung, dan kerja sama kelembagaan sebelum KUHP Nasional berlaku.]]>
Copyrights © 2023
