Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Universitas maarif hasyim latif
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
HERMENEUTIC PRINCIPLES OF GENERAL JUSTICE IN CIVIL CASES Fajar Rachmad Dwi Miarsa; M. Zamroni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 1 No. 2 (2018): Juli 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v1i2.246

Abstract

In the dispute of civil cases filed to the judiciary, the justice seekers seeking justice through the court hope to be able to do it quickly and lawfully. However, in reality the process through the judiciary is not as hopeful, as the principle of justice should be done simply, quickly and costly. The purpose of this paper is to understand the application of the principle of justice done with a simple, quick and light cost with the method of approach used in this study is the normative-empirical law research is a combination of normative legal research with empirical law research. The principle of the judiciary set forth in Article 2 paragraph (4) of Act Number 48 of 2009 on Judicial Power, should be done simply, quickly and lightly and efficiently and effectively and not ruling out precision and accuracy in seeking truth and justice. The application of the principle of justice depends to a great extent on the legal officers of such bodies, especially in the courts and the supreme court of the administrative authorities as well as of the judges handling cases.
GRAND STRATEGY KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA AHMAD HERU ROMADHON; KHOMSIN ZAKARIYA; M. ZAMRONI; FAJAR RACHMAD DWI MIARSA; AGUNG SUPANGKAT; R. SRI UTAMI
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 2 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v2i2.909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait grand strategy kepolisian dalam mengungkap adanya  praktik tindak pidana korupsi Dana Desa yang melibatkan aparatur desa dengan pegawai ASN. Strategi kepolisian yang mengacu pada grand strategy Kepolisi Republik Indonesia merupakan fuctional strategy yang memiliki jangka panjang dimulai pada tahun 2005-2025. Tindak pidana korupsi dana desa menunjukkan bahwa prilaku koruptif masih rentan terjadi di lingkungan pemerintah itu sendiri, meskipun sosialisasi gencar dilakukan sebagai langkah preventif dalam memerangi terjadinya praktik terjadinya korusi yang dapat merugikan keuangan negara. Disisi lain masih perlu adanya pengawasan yang lebih intens yang harus melibatkan dari beberapa lembaga terkait seperti, KPK, Kepolisian, Masyarakat maupun Pegiat Anti Korupsi lainya yang peduli terhadap bangsa. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (observational case study) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari observasi/peninjuan lapangan, selanjutnya mengadakan wawancara dengan pihak terkait yang ada hubungannya saat menangani kasus tersebut dalam mengungkap terjadinya praktik korupsi dana desa di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Diketahui bahwa dari 14 (empat belas) desa yang seharusnya menerima bantuan Dana Desa yang sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pemerintah pusat justru berkurang akibat adanya praktik korupsi. Pengungkapan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian segera bertindak dengan menentukan pola case yang akan diungkap, maka terlebih suatu investigasi dalam menentukan indikator manajemen strategi diterapkan dalam menangani sebuah kasus yang juga melibatkan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat guna untuk dapat mensingkronkan strategi dalam memberantas praktik korupsi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN UMKM YANG TIDAK MENCANTUMKAN ISI KOMPOSISI BAHAN PRODUK Muhammad Zunan Fanani; BAMBANG PANJI GUNAWAN; Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.980

Abstract

Dengan berkembangnya jaman semakin banyak bermunculan produk makanan olahan yang telah beredar di Indonesia khususnya produk-produk UMKM dan produk olahan rumah tangga, dalam hal ini pemerintah harus lebih cermat dalam proses pengawasan terhadap produk makanan dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk di komsumsi oleh masyarakat. Produk makanan yang dihasilkan dengan olahan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi hal tersebut masih sering di dapatkan produk makanan olahan yang tidak mencantumkan label komposisi.Metode dalam penulisan laporan ini adalah metode hukum yuridis-normatif. Dengan mengumpulkan data, dan juga menggunakan metode literatur dan pendekatan kualitatif. Analisa data yang digunakan dengan analisa data deskiptif.Penulisan skripsi ini digunakan untuk mengkaji penerapan peraturan Undang Undang terkait perlindungan konsumen dan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan demi mewujudkan produk makanan yang sehat dan unggul.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT INDOPICRI Rahadiyan Purba; M. Zamroni; Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 3 No. 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v3i1.983

Abstract

Penelitian ini untuk mendapatkan tujuan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja di dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT Indopicri telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Menggunakan pendekatan melalui perundang-undangan secara normatif, perspektif dan menggunakan data sekunder yang dihimpun dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dengan mempelajari data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode silogisme interprestasi dan berpikir deduktif. Pembahasan hasil penelitian ini didapati kesimpulan, yaitu: Jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam PKWT di PT Indopicri sebagian kecil sudah sesuai dan sebagian besar perlu waktu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, jangka waktu PKWT dan perlindungan tenaga kerja di PT Indopicri sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/X/2004 tentang Ketentuan Pelaksana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH BAGI PEKARANGAN YANG TERTUTUP DWI VIKY FERNANDES; SUYATNO SUYATNO; FAJAR RACHMAD DWI MIARSA
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 1 (2022): Januari 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v5i1.1913

Abstract

Bagaimana “bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang akses jalannya tertutup oleh bangunan rumah tetangga nya.”“Pemilik sebidang tanah atau pekarangan, yang demikian terjepit letaknya antara tanah – tanah orang lain, sehingga ia tak mempunyai pintu keluar kejalan atau parit umum, berhak menuntut kepada pemilk – pemilik pekarangan tetangganya supaya memberikan jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu, dengan mengganti rugi yang seimbang jalan keluar itu harus diadakan pada sisi pekarangan atau tanah yang terdekat dengan jalan atau parit umum, namun dalam satu jurusan demikian sehingga menimbulkan kerugian yang sekecil-kecilnya, bagi pemilik tanah yang dilalui.”Keberadaan sertifikat yang mampu menunjukkan adanya hak bagi pemilik tempat tinggal untuk mendapatkan jalan dapat menjadi pembuktian hak yang kuat. Apabila terjadi perselisihan antara pihak pemilik tempat tinggal yang tidak mendapatkan jalan karna terjepit oleh hunian tetangga nya, “maka perlindungan hukum diserahkan kepada hakim dengan mengacu kepada asas bahwa hak milik atas tanah berfungsi sosial. Pemilik rumah atau pekarangan yang akses jalan nya tertutup berhak mengajukan gugatan.
Problematika Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Perusahaan Achmad Chikam; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Nur Qoilun
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v5i2.1989

Abstract

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disahkan, maka mulailah marak pengistilahan pekerja alih daya atau outsorching yang melaksanakan kerja dengan menggunakan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), lebih lanjut disebutkan di dalam pasal 64, 65 dan 66 UU Naker. Perbedaan interpretasi hukum terhadap UU Naker yang membahas tentang PKWT antara pengusaha dan pekerja menjadi keniscayaan mutlak terjadinya perselisihan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan. Pada pelaksanaan di lapangan kerja masih ditemukan banyak contoh kasus tentang perselisihan hubungan industrial yang salah satunya adalah perlindungan hukum kepada pekerja terutama kepada pekerja yang melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dimana terkait penerapannya masih tidak berjalan secara optimal, mengingat sering terjadi pelanggaran dikarenakan oleh adanya ketidakjelasan aturan tentang penerapan PKWT yang baku. Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif dan deskriptif analitik yaitu penelitian yang menekankan pada studi pustaka dengan menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literarur, internet atau sumber-sumber hukum yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian disajikan dengan sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan. Perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT yang diputus hubungan kerja secara sepihak yang mana sebelum berakhir masa kontrak sesuai perjanjian kerjanya. Pihak perusahaan seharusnya memberikan uang kompensasi karena pekerja diputus hubungan kerja (PHK) sebelum masa kontrak berakhir. Apabila karyawan kontrak itu telah memenuhi syarat maka tetap berhak menerima uang kompensasi PKWT sesuai masa kerja yang telah dijalaninya. Pada dasarnya pengusaha, pekerja, serikat pekerja, buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Tetapi, jika PHK tidak bisa dihindari, maksud dan alasan PHK harus disampaikan pengusaha ke karyawan yang bersangkutan kepada serikat pekerja/buruh di dalam perusahaan jika karyawan itu merupakan anggotanya. Kemudian apabila ada perbedaan pendapat mengenai PHK terus berlanjut, pengusaha dan karyawan menyelesaikannya melalui perundingan bipartit. Akibat hukum bagi perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja PKWT yakni bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 serta Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.13/MEN/SJ-HKI/I/2005, dimana semua regulasi tersebut menjadi dasar hukum terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta pekerja yang mendapatkan PHK secara sepihak dari perusahaan.     
Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Friska Cintya Hertanti; Siti Rofikatul Hasanah; Vina Kuswoyo Putri; Wanda Anggraeni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 5 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v5i2.9802

Abstract

Sanksi Korupsi dalam kategori suatu kejahatan luar biasa dalam istilah lain extraordinary crime. Dengan alasan korupsi berdampak besar menyebabkan kerugian negara sehingga dapat menghambat pembangunan fasilitas yang berdampak menurunnya perkembangan kesejahteraan rakyat jika terus dibiarkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya pelaku korupsi mendapatkan sanksi pidana yang maksimal untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di Indonesia. Perlunya tindakan tersebut untuk memberikan efek jera sebagai tindakan preventif dengan tujuan dapat menekan adanya oknumatau pejabat lain yang akan melakukan korupsi. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membuka peluang untuk diberikannya pembebasan bersyarat pada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan tak terkecuali untuk napi korupsi. Sedangkan korupsi telah diatur dalam UU tersendiri yakni UU tipikor yang membedakan korupsi dengan kejahatan lainnya. Lantas jika terdapat aturan yang membuka celah untuk pengurangan hukuman pelaku korupsi masih konsekuen kah pengkategorian korupsi sebagai extraordinary crime.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA MOCHAMAD IMAM HARIYANTO; FAJAR RACHMAD DWI MIARSA; HARIADI SASONGKO
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 4 No. 1 (2021): Januari 2021
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v4i1.9805

Abstract

Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani pernah bersepakat untuk menunda pembahasan materi mengenai klaster ketenagakerjaan agar dibahas di akhir persidangan DPR. Konstelasi penolakan UU sedikit berubah setelah pertemuan beberapa perwakilan serikat pekerja dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan UU Cipta Kerja pada Agustus 2020. Dalam pertemuan itu, serikat pekerja bersama perwakilan Panja RUU Cipta Kerja menyepakati beberapa hal yang rencananya akan diadopsi dalam DaftarInventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitik yaitu penelitian yang menekankan pada studi literatur dengan menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literatur, internet atau sumber-sumber hukum yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian disajikan dengan sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan. Permasalahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dimana UU Cipta Kerja menghapuskan ketentuan batas waktu PKWT yang sebelumnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dimana implikasi dari hilangnya ayat-ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan jangka waktu maksimal dan batasan perpanjangan, ketentuan baru ini juga menghilangkan kesempatan pekerja untuk berubah status dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Padahal, posisi pekerja dalam staus kerja kontrak jauh lebih rawan dibanding dengan pekerja tetap. Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Tenaga Kerja di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni: Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
ASPEK HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN M. Zamroni; Bambang Panji Gunawan; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Arneta Aprilia Hasfitaanggraeni
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v7i1.14313

Abstract

Penelitian ini menyelidiki permasalahan tentang prinsip hukum pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan, serta konsep kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan, dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip pencatatan perkawinan yang tersebar di dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Metodologi penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta kejadian yang secara sosiologis berlaku di masyarakat. Pada akhir penelitian ini ditemukan prinsip hukum bahwa para Penghayat Kepercayaan berhak untuk dicatat perkawinannya di Dispendukcapil, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atributif.
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK Titin Setyaningsih; Ahmad Heru Romadhon; Fajar Rachmad Dwi Miarsa
Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum Vol. 7 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51804/jrhces.v7i2.16728

Abstract

Tujuan dari Perpres Nomor 72/2021 adalah untuk menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia. Namun, jika aturan dibuat atau diterapkan secara tidak tepat, kebijakan apa pun mungkin tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada sisi hukumnya sendiri dengan menggunakan acuan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. Ini dikenal sebagai penelitian normatif. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah Pencerahan Subjektif. Total balita stunting di Desa Pasinan pada tahun 2023 sebanyak 10 anak yang gizinya berhasil ditingkatkan menjadi balita normal. Penurunan angka stunting di Desa Pasinan ini dinilai cukup signifikan untuk menurunkan jumlah balita stunting. Faktor pendukung dan penghambat mempengaruhi efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Pasinan. Variabel pendukungnya adalah partisipasi yang besar antara petugas rezeki dari UPT Puskesmas Pasinan Kota Lemahputih, pendamping persalinan kota, dan pionir kesejahteraan. Namun, kurangnya pendidikan orang tua, kondisi ekonomi keluarga yang balitanya mengalami stunting, dan kurangnya sosialisasi mengenai pengasuhan anak menjadi beberapa penghambatnya. Namun Pemerintah Desa Pasinan masih berupaya keras untuk mencegah dan mengobati kasus stunting dengan program yang tetap dilaksanakan dan diwujudkan bersama tenaga kesehatan.
Co-Authors Achmad Chikam AGUNG SUPANGKAT Ahmad Heru Romadhon Arneta Aprilia Hasfitaanggraeni Bambang Panji Gunawan Djasim Siswojo DWI VIKY FERNANDES Friska Cintya Hertanti Hariadi Sasongko KHOMSIN ZAKARIYA M. Zamroni MOCHAMAD IMAM HARIYANTO Muhammad Zunan Fanani Nur Qoilun R. SRI UTAMI Rahadiyan Purba Siti Rofikatul Hasanah Suyatno Suyatno Titin Setyaningsih TONI HARTANTO Vina Kuswoyo Putri Wanda Anggraeni