Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of International Multidisciplinary Research
Milatuz Zahroh
Universitas Maarif Hasyim Latif
Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Bambang Panji Gunawan; Milatuz Zahroh
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 1 (2023): November 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr2

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya menjelang berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung bahan sekunder dan data resmi hingga September 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 85 KUHP Nasional menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dengan syarat formal yang ketat, yaitu ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun dan putusan hakim berupa penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II, sedangkan Pasal 82 memungkinkannya menggantikan denda yang tidak dibayar. Peluang implementasinya meliputi masa transisi tiga tahun, tersedianya jaksa dan pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana, pengalaman pidana pelayanan masyarakat dalam peradilan pidana anak, serta urgensi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang mencapai 92 persen. Tantangannya meliputi belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 111, potensi disparitas putusan, terbatasnya jangkauan terhadap perkara narkotika, koordinasi kelembagaan, anggaran, dan stigma masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan rumusan akhir UU 1/2023 dan kesiapan regulasi serta kelembagaan selama masa transisi. Diperlukan Peraturan Pemerintah, pedoman pemidanaan Mahkamah Agung, dan kerja sama kelembagaan sebelum KUHP Nasional berlaku.
Co-Authors Bambang Panji Gunawan Fajar Rachmad Dwi Miarsa