<![CDATA[AbstrakPenelitian ini mengevaluasi perlindungan hukum yang dapat diakses oleh konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik dan metode penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kasus pelanggaran kontrak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait perlindungan konsumen E-commerce diatur dalam Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal 19, 20, 21, 24, dan 26. Pelaksanaan perlindungan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa terkait wanprestasi, hukum menyediakan dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi, sebagai solusi yang dapat ditempuh. AbstractThis research evaluates the legal protection accessible to consumers in electronic commerce transactions and the dispute resolution methods applied in cases of breach of contract. The method used is a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications, using secondary data that includes primary, secondary, and tertiary laws as sources of information. Data analysis was conducted qualitatively. The research findings show that legal regulations related to E-commerce consumer protection are regulated in Law No. 8/1999 on Consumer Protection, specifically in articles 19, 20, 21, 24, and 26. The implementation of this protection involves cooperation between the government, the National Consumer Protection Agency, and the Non-Governmental Consumer Protection Agency. To resolve disputes related to default, the law provides two paths, namely litigation and non-litigation, as solutions that can be pursued.]]>
Copyrights © 2024
