Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Pemuliaan Hukum Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Mia Rasmiaty
Universitas Islam Nusantara
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Pemberian Santunan Asuransi Dari PT Jasa Raharja (Persero) Bagi Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Mia Rasmiaty
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.07 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i2.999

Abstract

Asuransi kecelakaan penumpang merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap penumpang yang sah yang menjadi korban sebagai akibat kendaraan bermotor umum atau alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya mengalami musibah kecelakaan selama dalam perjalanan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada setiap penumpang atas bahaya yang mungkin menimpanya yang tujuannya adalah meringankanatau mengurangi beban para korban atau ahli warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan santunan asuransi dari pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasipenelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penelitian kepustakaan (library research) dan analisis data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Pelaksanaan santunan asuransi dari Pihak PT Jasa Raharja (Persero) terhadap Penumpang Bus PT Primajasa Perdana Raya Utama yang mengalami kecelakaan belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, hal ini dengan tidak diberikannya santunan kepada beberapa penumpang yang mengalami kecelakaan dikarenakan perusahaan jasa angkutan penumpangnya tidak membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.
Penyaluran Program Indonesia Pintar Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran Dihubungkan KMA14 Tahun 2015 Muhammad Fauzan Hidayat; Mia Rasmiaty; Diane Prihastuti
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.397 KB) | DOI: 10.30999/jph.v4i1.1447

Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation in the distribution of PIP Islamic Boarding Schools in Pangandaran Regency related to the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia (KMA) No. 14 of 2015 concerning Guidelines for the Smart Indonesia Program at the Ministry of Religion and its constraints. This research is descriptive analytical, using empirical normative juridical approach and data collection techniques, namely library research and field research through interviews, and documentation/library studies and data analysis carried out in a qualitative normative manner. Based on the results of the study that the distribution of the Smart Indonesia Program (PIP) at Islamic Boarding Schools in Pangandaran Regency, has not run optimally, because there is a lack of administrative completeness carried out by the technical team and pesantren leaders, starting from socialization, communication, data collection, proposing potential beneficiaries, verification and validation of potential beneficiaries, determination of potential beneficiaries, disbursement of funds, reporting of distribution, and supervision and control of distribution. In addition, there are several obstacles that hinder the process of implementing the distribution, namely: communication and socialization, readiness of beneficiaries, timeliness, targets and utilization of PIP.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dalam  penyaluran  PIP Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran dihubungkan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Indonesia Pintar pada Kementerian Agama dan kendala-kendalanya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan  menggunakan metode pendekatan yuridis normatif empiris dan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan   (field research) melalui wawancara, dan studi dokumentasi/ kepustakaan dan analisis data dilakukan secara  normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa   penyaluran   Program Indonesia Pintar (PIP) pada Pondok Pesantren di Kabupaten Pangandaran, belum berjalan optimal, karena  terdapat kekuranglengkapan  adminsitrasi yang dilakukan oleh tim teknis dan  pimpinan pesantren, mulai dari sosialisasi, komunikasi, pendataan, pengusulan calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi calon penerima manfaat, penetapan calon penerima manfaat, pencairan dana, pelaporan penyaluran, dan pengawasan  serta  pengendalian  penyaluran. Di samping itu terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan penyaluran yaitu: komunikasi dan sosialisasi, kesiapan penerima manfaat, ketepatan waktu, sasaran serta pemanfaatan PIP.
Rekonstruksi Normatif Kontrak Kerja Agen Asuransi Jiwa: Integrasi Nilai Itikad Baik dalam Praktik Asuransi Rasmiaty, Mia
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1754

Abstract

Insurance agents play a crucial role in the life insurance industry, serving as a bridge between companies and the public, explaining the benefits and terms of policies, and guiding the application process. The dynamics of agent employment often lead to legal issues, particularly concerning employment contracts with insurance companies, necessitating normative reconstruction to establish a balance of rights and obligations. The rapid growth of the insurance industry, alongside increasing legal challenges, underscores the importance of fair and balanced employment contracts to protect both parties. This study employs a normative juridical method. It finds that regulatory issues in the employment contracts of life insurance agents in Indonesia highlight the need for legal updates and clarification to prevent confusion and imbalance, often detrimental to agents. Deficiencies in regulation, as evident in the Insurance Law, require normative reconstruction to establish a clear and fair legal framework, including definitions, scopes of work, and oversight mechanisms. Such updates are expected to enhance justice, transparency, and public trust in the life insurance industry while more effectively protecting the rights of agents and consumers.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-commerce di Indonesia Prayuti, Yuyut; Herlina, Elis; Rasmiaty, Mia
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4086

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengevaluasi perlindungan hukum yang dapat diakses oleh konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik dan metode penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kasus pelanggaran kontrak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait perlindungan konsumen E-commerce diatur dalam Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal 19, 20, 21, 24, dan 26. Pelaksanaan perlindungan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa terkait wanprestasi, hukum menyediakan dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi, sebagai solusi yang dapat ditempuh. AbstractThis research evaluates the legal protection accessible to consumers in electronic commerce transactions and the dispute resolution methods applied in cases of breach of contract. The method used is a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications, using secondary data that includes primary, secondary, and tertiary laws as sources of information. Data analysis was conducted qualitatively. The research findings show that legal regulations related to E-commerce consumer protection are regulated in Law No. 8/1999 on Consumer Protection, specifically in articles 19, 20, 21, 24, and 26. The implementation of this protection involves cooperation between the government, the National Consumer Protection Agency, and the Non-Governmental Consumer Protection Agency. To resolve disputes related to default, the law provides two paths, namely litigation and non-litigation, as solutions that can be pursued.
Pembimbingan dan Analisis Kesulitan Membaca pada Siswa Kelas III dan IV SDN PUTRA PANJALU dengan Strategi Service Learning untuk Peningkatan Kemampuan Membaca siswa Mia Rasmiaty; Ilma Nurmisa; Riska Al Anisa; Samsul Hidayat; Annisa Farida; Muhammad Ihsana; Iwan Satriyo Nugroho
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v5i4.2297

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pembimbingan dalam penanganan kesulitan membaca yang dialami oleh kelas 3 dan 4 SDN Panjalu. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan Metode Service Learning dengan mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau Kemitraan Universitas–Masyarakat (KUM). Pengabdian berbasis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa siswa kelas III dan IV di SDN Putra Panjalu menghadapi beragam tantangan dalam kemampuan membaca, terutama terkait pengenalan huruf, pengejaan, serta pembacaan huruf konsonan, vokal, diftong, dan suku kata. Faktor penyebab adalah minimnya dukungan orang tua, lingkungan yang kurang mendukung, serta rendahnya minat siswa untuk belajar. Hasil pengabdian yang berdampak kepada masyarakat adalah peningkatan kemampuan membaca siswa, keberhasilan dalam identifikasi masalah membaca, meningkatnya kesadaran guru, peningkatan dukungan orang tua, pengembangan bahan ajar membaca, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) MOTEKAR: Pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pemasaran Digital untuk Penguatan Legalitas dan Akses Pasar Untuk Mencapai UMKM Mandiri dan Tangguh Muhammad Irfan Hakim; Mia Rasmiaty; Chintya Dewi; Saefuloh; Fitriana Amelia; Novitasari; Dhea Amanda Rowandita; Iwan Satriyo Nugroho
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v5i4.2302

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memiliki legalitas untuk menjual produknya. Demikian juga dalam bidang pemasaran dimana produk belum memiliki pemasaran digital yang memadai. Pemberdayaan UMKM di Desa Maruyung Rt.005/009 bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui pendataan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemasaran digital. Metode yang dipergunakan adalah pelatihan, pembinaan, dan penyuluhan. Banyak UMKM di desa tersebut belum memiliki legalitas yang memadai, sehingga menghambat akses pasar mereka. Program ini melibatkan pendataan UMKM yang belum memiliki NIB dan memberikan edukasi mengenai strategi pemasaran melalui media sosial dan marketplace. Hasilnya, beberapa UMKM berhasil mendapatkan NIB dan memiliki pemahaman lebih baik tentang pemasaran digital. Program ini berkontribusi pada penguatan legalitas dan memperluas akses pasar UMKM lokal.
Edukasi Literasi Digital dan Moral: Program Penyuluhan Holistik Memerangi Berita Hoax dan Pergaulan Bebas Yuyut Prayuti; Yeni Nuraeni; L. Alfies Sihombing; Mia Rasmiaty; Elis Herlina
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan, namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks yang tidak terkendali dan degradasi moral di kalangan remaja. Desa Tanjung Wangi menjadi salah satu wilayah yang menghadapi masalah ini akibat rendahnya literasi digital dan minimnya pendidikan moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode partisipatif untuk mengevaluasi program penyuluhan, yang mengintegrasikan edukasi digital dengan penguatan nilai-nilai moral berbasis budaya lokal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner sebelum dan sesudah program, kemudian dianalisis secara tematik dan statistik. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam mengenali hoaks dan pemahaman mereka terhadap nilai moral. Program ini membuktikan bahwa pendekatan holistik mampu menjawab tantangan masyarakat modern. Disarankan agar program serupa diterapkan di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal untuk dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.
THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY IN FRANCHISE AGREEMENTS: IMPLICATIONS AND PRACTICES IN BUSINESS CONTRACTUAL RELATIONSHIPS Mia Rasmiaty
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 2 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i2.361

Abstract

The principle of proportionality plays a very important role in maintaining the balance between the rights and obligations of the parties to a franchise agreement. In practice, franchise agreements often exhibit an imbalance between the franchisor and franchisee, potentially to the detriment of the weaker party. This article discusses the implications of the principle of proportionality in franchise agreements in Indonesia, focusing on how its application can prevent contractual imbalance. It also explores the best practices and regulations needed to ensure a fairer and more proportional application of this principle in franchise agreements. The research method used is a normative juridical method that relies on the analysis of the relevant legal framework, especially related to the regulation of franchise agreements in Indonesia. The results of the discussion show that strengthening regulations, dispute resolution mechanisms, and the application of transparency and balance principles in agreements can create a fairer and more sustainable business climate.
Optimalisiasi Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Tanpa Agunan melalui Gugatan Sederhana yang Dikemas dalam Pelatihan Berperspektif Hukum Perikatan dan Perjanjian Yuyut Prayuti; Yeni Nureaeni; L. Alfies Sihombing; Mia Rasmiaty; Elis Herlina
NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): Agustus: NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i3.6432

Abstract

In the evolving dynamics of Indonesia's economy, unsecured loans or Kredit Tanpa Agunan (KTA) have rapidly grown as a popular financial solution. The ease of application and fund disbursement makes these products especially attractive to micro-entrepreneurs and lower-middle-income communities. However, behind the convenience lies a serious issue: a high rate of default or breach of contract (wanprestasi). This problem is exacerbated by the low level of legal literacy among the public, leading to a lack of understanding of their rights and obligations in financing agreements. Most individuals are also unaware that there is a faster, simpler, and low-cost legal mechanism available for resolving civil disputes—namely, the Small Claims Court procedure, as regulated by the Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2019. This mechanism can be utilized by the general public, especially clients of microfinance institutions and credit cooperatives, to resolve civil conflicts involving claims of up to IDR 500 million without going through complex litigation. To address this issue, this community engagement activity aimed to improve public legal understanding of the Small Claims Procedure through participatory-based training. The training involved 50 participants from microfinance institutions and savings and loan cooperatives. The methods used included legal counseling, mock court simulations, group discussions, and case studies to provide participants with practical knowledge of the procedures and benefits of filing small claims. The results of the activity indicated that 78% of participants reported a better understanding of the Small Claims mechanism after the training, and 65% stated they were more inclined to use it compared to conventional litigation routes. This training had a positive impact on raising legal awareness, potentially reducing default rates, and contributing to the development of a more inclusive, fair, and sustainable financial system.
Exploring Legal Vacuum in Tax Dispute Claims: A Study of Tax Insurance Regulatory Asymmetry in M&A Transactions Rasmiaty, Mia
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6567

Abstract

The absence of tax insurance regulations in Law No. 40/2014 and POJK creates legal uncertainty that triggers post-M&A disputes. The unclear scope of “tax risk” coverage has the potential to increase the fiscal burden and losses of companies. This study aims to identify and analyze gaps in tax insurance regulations within the Indonesian legal framework. The results are expected to formulate recommendations for amendments to the Insurance Law, technical guidelines from the OJK-DJP, and standard policy clauses. The research method uses a normative legal approach with statutes, conceptual analysis, and case studies. This study found that the absence of specific regulations on tax insurance in the Insurance Law and POJK creates uncertainty regarding coverage after M&A. The lack of clarity in the definition of “tax risk” and the absence of mandatory clause guidelines trigger potential disputes and fiscal losses for businesses. Therefore, amendments to the Insurance Law, integrated technical guidelines from the OJK and DJP, and tax insurance contract standards are needed to ensure legal certainty and investment stability.
Co-Authors Annisa Farida Chintya Dewi Dhea Amanda Rowandita Diane Prihastuti Elis Herlina Fitriana Amelia Ilma Nurmisa Iwan Satriyo Nugroho Muhammad Fauzan Hidayat Muhammad Ihsana Muhammad Irfan Hakim NOVITASARI Prayuti, Yuyut Riska Al Anisa Saefuloh Samsul Hidayat Sihombing, L. Alfies Yeni Nuraeni