Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Perjanjian Baku Pada Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar Elis Herlina; Sri Santi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 3: JULI 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss3.art4

The contract to subscribe to the telecommunication connection of postpaid cellular phone is a standard contract made by the business actor by almost not giving freedom at all to other parties to do negotiation for the requirements offered. This research is to study: first, is the implementation of standard contract for the subscription contract of telecommunication connection of postpaid cellular phone suitable with the legal principles of the contract? Second, how the model of standard contract in the contract of subscription for the telecommunication connection of the postpaid cellular phone is viewed from the contract laws and Law Number 8 of 1999 on the Consumer Protection? This is a normative-juridical research. The result of the research concluded that first; the subscription contract for the telecommunication connection of postpaid cellular phone theoretically has fulfilled the provisions of the Article 1320 Civil Law on the requirement of the contract legality. Second, the model of the subscription model of telecommunication connection of postpaid cellular phone must provide the clauses in accordance with the Law of Consumer Protection particularly limited with the Provision of Article 18 of Laws of Consumer Protection.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar Elis Herlina; Sri Santi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 25 No. 2: MEI 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art4

Fiduciary guarantee shall be registered, so that it has execution order, but sometimes fiduciary guarantee is accepted even if it is not registered. The problem in this study was how is the legal protection for consumers in a fiduciary agreement that is made without a notarial deed and is not registered at the Fiduciary Registration Office seen from Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This was a normative legal research. The results of the study concluded that the legal protection of consumers in a financing agreement with an unregistered fiduciary guarantee is that the principal (someone hiring fiduciary agent) can sue for compensation against the fiduciary agent on the basis of unlawful acts as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, in the event of a crime, a person can be sued by Article 368 of the Criminal Code. Financing agreements with fiduciary guarantees shall contain clauses in accordance with the Consumer Protection Law because regarding this violation, business actors are punishable with maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00.

Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal Elis Herlina
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari Good Corporate Governance yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dimana pada sektor pasar modal keterbukaan adalah mutlak. Namun demikian, terdapat suatu dilema yang inheren dalam hukum pasar modal itu sendiri. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan memperinci sedetail-detailnya tentang hal-hal apa saja yang harus diinformasikan oleh pihak yang berkewajiban untuk itu, di lain pihak hukum juga harus memproteksi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Penelitian ini mengkaji Bagaimana implementasi prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Pasar Modal secara tegas menetapkan bahwa perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang untuk mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya. Sehingga dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan.

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Elis Herlina
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Penyaluran dana dengan pemberian kredit kepada masyarakat dengan mengunakan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada prakteknya terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, padahal jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, hal ini tentu sangat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Fidusia adalah bahwa pemberi fidusia dapat menggugat ganti rugi terhadap penerima fidusia atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui debt collector atau penagih hutang dapat dikatagorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUH Pidana. Oleh karena itu, keharusan mendaftarkan jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia masih perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha oleh pihak-pihak yang terkait.

Tinjauan Yuridis Mengenai Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ahmad M. Ridwan; Elis Herlina
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Di Indonesia angka statistik menunjukan jumlah laporan polisi yang dibuat oleh masyarakat mengenai kejahatan siber dalam lima tahun terakhir perjudian mendapatkan laporan sebanyak 116 kasus. Jika melakukan penelusuran di media sosial Instagram, terdapat 838 ribu unggahan yang berkaitan dengan perjudian online dengan menggunakan kata kunci #judionline. Perkembangan perjudian online ini tidak terlepas dari peran beberapa publik figur yang ikut melakukan endorsement judi online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiakibat hukum yang ditimbulkan bagi Akun Media Sosial yang Melakukan Endorsement Judi Online (Online Gambling) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pemberantasannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian adalah bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dalam melakukan endorsement judi online adalah dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (2) undangundang informasi dan transaksi eletronik karena dalam undang-undang tersebut mencakup seluruh perbuatan yang berkaitan dengan perjudian online termasuk melakukan endorsement. Kendala yang dihadapi penegak hukum yaitu: terbatasnya personel unit Cyber Crime di kepolisian maupun penyidik di Kementrian Komunikasi dan Informatika, penggunaan identitas virtual yang dapat dirahasiakan dan tidak merujuk pada identitas dikehidupan nyata dan juga terdapat kekurangan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Agar undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat segera direvisi agar menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat terhadap hukum sehingga hukum yang ada bersifat responsif terhadap perkembangan dimasyarakat.

TINJAUAN YURIDIS STATUS DOWN PAYMENT (UANG MUKA) DALAM JUAL BELI TANAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Dandi Dwi Andika; Elis Herlina
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.555

In practice, land sale and purchase agreements are sometimes faced with various problems, including defaults on the part of the buyer or seller where the parties are negligent or deliberately do not fulfill their achievements, thus causing the end of the sale and purchase agreement. For the purpose of this research, namely to find out and examine the down payment status due to the cancellation of land sale and purchase transactions linked to Law Number 8 of 1999 concern on Consumer Protection and to find the alternative dispute resolution that can be taken related to down payments related to land sale and purchase transactions . This study applies normative juridical research methods and is carried out descriptively. From the results of the research, the status of down payments in buying and selling land is associated with Law no. 8 of 1999, namely that one party cannot cancel a purchase because there is already a down payment. However, in some agreements it is possible to agree on the return of the down payment. If the cancellation is caused by the seller's default, thus he is obliged to return the down payment to the buyer, but if it is caused by the buyer's default, then the seller is not obliged to return the down payment. Dispute resolution that can be carried out by the buyer can be carried out amicably. If it doesn't work, then you can take the non-litigation route. To minimize this incident, the buyer should be more careful when carrying out the sale and purchase of land also need to make a binding sale and purchase deed in front of a notary as a perfect and valid witness and evidence.

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-commerce di Indonesia Prayuti, Yuyut; Herlina, Elis; Rasmiaty, Mia
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 10, No 1 (2024): Published Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4086

AbstrakPenelitian ini mengevaluasi perlindungan hukum yang dapat diakses oleh konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik dan metode penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kasus pelanggaran kontrak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait perlindungan konsumen E-commerce diatur dalam Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pada pasal 19, 20, 21, 24, dan 26. Pelaksanaan perlindungan ini melibatkan kerja sama antara pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa terkait wanprestasi, hukum menyediakan dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi, sebagai solusi yang dapat ditempuh. AbstractThis research evaluates the legal protection accessible to consumers in electronic commerce transactions and the dispute resolution methods applied in cases of breach of contract. The method used is a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications, using secondary data that includes primary, secondary, and tertiary laws as sources of information. Data analysis was conducted qualitatively. The research findings show that legal regulations related to E-commerce consumer protection are regulated in Law No. 8/1999 on Consumer Protection, specifically in articles 19, 20, 21, 24, and 26. The implementation of this protection involves cooperation between the government, the National Consumer Protection Agency, and the Non-Governmental Consumer Protection Agency. To resolve disputes related to default, the law provides two paths, namely litigation and non-litigation, as solutions that can be pursued.

BUSINESS ACTORS' RESPONSIBILITIES TOWARDS CONSUMERS FOR EXPIRED PRODUCTS IN SUPERMARKETS Elis Herlina; Dini Fitriani Komalasari
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 6 No 1 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i1.358

The existence of expired food products has become a problem among the general public, because expired food products are no longer suitable for consumption because of the risk of poisoning for people who consume them. The purpose of this study is to determine and examine the responsibility of business actors towards consumers for expired products in supermarkets in connection with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method in writing this thesis is descriptive analysis, carried out with a normative juridical approach method, namely a normative legal writing method. Data collection techniques in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results showed that business actors who violate provisions related to expired food products, such as not clearly stating the expiration date, may be subject to administrative sanctions or other legal sanctions in accordance with applicable regulations. Based on Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Law, the responsibility of business actors includes compensation for damage, pollution and consumer losses. The government is expected to provide direction and guidance to business actors regarding the importance of including expiration dates to ensure the safety of products being traded.

Edukasi Literasi Digital dan Moral: Program Penyuluhan Holistik Memerangi Berita Hoax dan Pergaulan Bebas Yuyut Prayuti; Yeni Nuraeni; L. Alfies Sihombing; Mia Rasmiaty; Elis Herlina
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan, namun di sisi lain menghadirkan tantangan baru seperti penyebaran hoaks yang tidak terkendali dan degradasi moral di kalangan remaja. Desa Tanjung Wangi menjadi salah satu wilayah yang menghadapi masalah ini akibat rendahnya literasi digital dan minimnya pendidikan moral. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode partisipatif untuk mengevaluasi program penyuluhan, yang mengintegrasikan edukasi digital dengan penguatan nilai-nilai moral berbasis budaya lokal. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner sebelum dan sesudah program, kemudian dianalisis secara tematik dan statistik. Hasil menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam mengenali hoaks dan pemahaman mereka terhadap nilai moral. Program ini membuktikan bahwa pendekatan holistik mampu menjawab tantangan masyarakat modern. Disarankan agar program serupa diterapkan di wilayah lain dengan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal untuk dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Optimalisiasi Kesadaran Hukum Masyarakat mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Tanpa Agunan melalui Gugatan Sederhana yang Dikemas dalam Pelatihan Berperspektif Hukum Perikatan dan Perjanjian Yuyut Prayuti; Yeni Nureaeni; L. Alfies Sihombing; Mia Rasmiaty; Elis Herlina
NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2025): Agustus: NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/nusantara.v5i3.6432

In the evolving dynamics of Indonesia's economy, unsecured loans or Kredit Tanpa Agunan (KTA) have rapidly grown as a popular financial solution. The ease of application and fund disbursement makes these products especially attractive to micro-entrepreneurs and lower-middle-income communities. However, behind the convenience lies a serious issue: a high rate of default or breach of contract (wanprestasi). This problem is exacerbated by the low level of legal literacy among the public, leading to a lack of understanding of their rights and obligations in financing agreements. Most individuals are also unaware that there is a faster, simpler, and low-cost legal mechanism available for resolving civil disputes—namely, the Small Claims Court procedure, as regulated by the Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2019. This mechanism can be utilized by the general public, especially clients of microfinance institutions and credit cooperatives, to resolve civil conflicts involving claims of up to IDR 500 million without going through complex litigation. To address this issue, this community engagement activity aimed to improve public legal understanding of the Small Claims Procedure through participatory-based training. The training involved 50 participants from microfinance institutions and savings and loan cooperatives. The methods used included legal counseling, mock court simulations, group discussions, and case studies to provide participants with practical knowledge of the procedures and benefits of filing small claims. The results of the activity indicated that 78% of participants reported a better understanding of the Small Claims mechanism after the training, and 65% stated they were more inclined to use it compared to conventional litigation routes. This training had a positive impact on raising legal awareness, potentially reducing default rates, and contributing to the development of a more inclusive, fair, and sustainable financial system.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search