Implementasi Sistem E-Voting Berbasis Blockchain: Mendefinisikan Masa Depan Demokrasi yang Lebih Inklusif

Rivano, Magasky
Syahputra, Julfahmi
Jefri, Muhammad Qolbi

Jurnal Restorasi Hukum
Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Restorasi Hukum

Abstract: The dysfunction of electoral often interferes with the creation of the nature of a democratic state. This fact is closely related to the pattern of inconsistent implementation of regulations in elections such as the process of distributing ballots that seem slow, there are administrative errors by voters that cause delays in the process of counting votes and sending the results of the counting of ballots. By using normative legal research methods, studies were produced that focused on the creation of an inclusive democracy through the implementation of elections by e-Voting using Blockchain technology. This effort is based on the principle of LUBERJURDIL to reduce electoral problems. This paper recommends a mechanism for implementing e-Voting in the short term, namely the KPU can collaborate with third parties to accommodate Blockchain-based e-Voting technology. The next mechanism pattern through the long term is that the KPU can form and use technical implementation independently.   Abstrak: Disfungsi pelaksanaan Pemilu kerap menganggu terciptanya hakikat negara demokrasi. Kenyataan ini berhubungan erat dengan pola inkonsisten pelaksanaan peraturan dalam Pemilu seperti proses pendistribusian surat suara yang terkesan lambat, terdapat kesalahan administrasi oleh para pemilih sehingga menyebabkan keterlambatan proses penghitungan suara dan pengiriman hasil penghitungan surat suara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dihasilkan kajian yang mengerucut pada penciptaan demokrasi yang inklusi melalui pelaksanaan Pemilu secara e-Voting dengan menggunakan teknologi Blockchain. Upaya ini berdasarkan pada prinsip LUBER JURDIL guna mengurangi problematika Pemilu. Tulisan ini merekomendasikan mekanisme pelaksanaan e-Voting pada jangka pendek yaitu KPU dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengakomodasi teknologi e-Voting berbasis Blockchain. Pola mekanisme selanjutnya melalui jangka panjang yaitu KPU dapat membentuk dan menggunakan teknis pelaksanaan secara mandiri.