Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Riau Law Journal Jurnal Restorasi Hukum Lareh Law Review
Rivano, Magasky
Unknown Affiliation
Religion Humanities Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Sistem E-Voting Berbasis Blockchain: Mendefinisikan Masa Depan Demokrasi yang Lebih Inklusif Rivano, Magasky; Syahputra, Julfahmi; Jefri, Muhammad Qolbi
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v7i1.3537

Abstract

Abstract: The dysfunction of electoral often interferes with the creation of the nature of a democratic state. This fact is closely related to the pattern of inconsistent implementation of regulations in elections such as the process of distributing ballots that seem slow, there are administrative errors by voters that cause delays in the process of counting votes and sending the results of the counting of ballots. By using normative legal research methods, studies were produced that focused on the creation of an inclusive democracy through the implementation of elections by e-Voting using Blockchain technology. This effort is based on the principle of LUBERJURDIL to reduce electoral problems. This paper recommends a mechanism for implementing e-Voting in the short term, namely the KPU can collaborate with third parties to accommodate Blockchain-based e-Voting technology. The next mechanism pattern through the long term is that the KPU can form and use technical implementation independently.   Abstrak: Disfungsi pelaksanaan Pemilu kerap menganggu terciptanya hakikat negara demokrasi. Kenyataan ini berhubungan erat dengan pola inkonsisten pelaksanaan peraturan dalam Pemilu seperti proses pendistribusian surat suara yang terkesan lambat, terdapat kesalahan administrasi oleh para pemilih sehingga menyebabkan keterlambatan proses penghitungan suara dan pengiriman hasil penghitungan surat suara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dihasilkan kajian yang mengerucut pada penciptaan demokrasi yang inklusi melalui pelaksanaan Pemilu secara e-Voting dengan menggunakan teknologi Blockchain. Upaya ini berdasarkan pada prinsip LUBER JURDIL guna mengurangi problematika Pemilu. Tulisan ini merekomendasikan mekanisme pelaksanaan e-Voting pada jangka pendek yaitu KPU dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengakomodasi teknologi e-Voting berbasis Blockchain. Pola mekanisme selanjutnya melalui jangka panjang yaitu KPU dapat membentuk dan menggunakan teknis pelaksanaan secara mandiri.
Urgensi Revitalisasi dan Rehabilitasi Padang Teater dalam Aspek Hukum Tata Ruang Rivano, Magasky
Riau Law Journal Vol 8, No 1 (2024): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v8i1.8244

Abstract

Pengembangan pasar yang tertata dengan baik adalah kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pasar yang terkelola dengan baik menciptakan iklim bisnis yang kondusif, membuka peluang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru. Pasar yang efisien juga menyediakan fasilitas dan layanan pendukung yang penting, termasuk infrastruktur fisik, sistem informasi, dan layanan lainnya, yang mendukung kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika kita melihat kondisi Pasar Padang Teater di Kota Padang, dapat diketahui bahwa pasar ini tidak memenuhi standar pelayanan kota yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Kondisi ini dapat menghambat aktivitas bisnis dan mengurangi daya tarik pasar bagi konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang timbul ketika pasar tidak terkelola dengan baik dan tidak memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dan pustaka sebagai sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Padang Teater harus dikelola dengan baik dan dilengkapi dengan fasilitas serta layanan sistem perdagangan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pasar dapat berfungsi secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi pedagang dan konsumen.
Akibat Hukum Pemberlakuan Perjanjian Kerja Bersama Yang Habis Masa Berlakuknya Rivano, Magasky; Khairani; Fatimah, Titin
Lareh Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.2.1.73-84.2024

Abstract

The form of working relationship between employers and employees is an interdependent relationship. In this relationship, there is an imbalance in the bargaining position between workers and employers, so government intervention is needed to protect workers' rights. So, the government established regulations that require workers and employers to make collective bargaining agreements (PKB). This study uses a normative juridical method with a conceptual approach and a legal synchronization approach. The results of the study found that historically, there has been no clear regulation regarding the way out of expired collective bargaining agreements, and new collective bargaining agreements have not been agreed upon or ratified, both according to Permenaker No. 28 of 2014 and Article 123 of UU No. 13/2003. The legal consequences of the extension of the implementation of the expired Collective Labor Agreement are still valid in its enforcement because, in its implementation, it is in accordance with the rules in Permenaker No. 28 of 2014. However, it will cause potential problems with the renewal of the PKB, which will cause legal uncertainty. This will cause weak legal protection for workers and employers because there is no clarity regarding the maximum limit of enforcement of expired PKB, resulting in the degradation of the guarantee of rights and protection for workers. This uncertainty indicates the need for harmonization and synchronization in the arrangements related to the PKB, and if there is a dispute over industrial relations related to the PKB, it will be resolved quickly and effectively in accordance with the principle of dispute resolution itself.
Co-Authors Jefri, Muhammad Qolbi Khairani Syahputra, Julfahmi Titin Fatimah