cover
Contact Name
Sayyidah Latifah Hamid
Contact Email
latifahsayyidah42@gmail.com
Phone
+6282346280294
Journal Mail Official
jurnalrestorasi@gmail.com
Editorial Address
Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55281.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Restorasi Hukum
ISSN : 25021370     EISSN : 29877571     DOI : https://doi.org/10.14421/jrh
Jurnal Restorasi Hukum (P-ISSN 2502-1370; E-ISSN 2987-7571) is a scholarly journal published by the Center for Legal Studies and Consultation (PSKH) of the Faculty of Sharia and Law at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. It has been published in print since 2015 and start published online since volume 5, issue 1, 2022. Jurnal Restorasi Hukum includes various scientific articles on the study of Sharia (Islamic law) and positive law, both conceptual-doctrinal and empirical studies. Articles are published through a process that involves article selection, double-blind peer review, and editing. Jurnal Restorasi Hukum is published twice a year, in January-June and July-December. The editorial board invites academics, practitioners, and researchers in the field of Sharia and law to contribute and develop their thoughts and research findings to be published in Jurnal Restorasi Hukum. Jurnal Restorasi Hukum is an open access peer-reviewed journal which aims to offer a national academic platform for legal sciences and Sharia. It includes research articles, both normative-doctrinal and empirical/field. The scope of the articles published in this journal cover a wide range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Economic Law; Medical Law; Customary Law; Environmental Law; Islamic Law; Islamic Family Law; Sharia Economic Law; Islamic Criminal Law
Articles 37 Documents
Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Money Laundering: Studi Kasus Binary Option DS Achmad Firdaus; Andhika Maulana; Dina Amalia; Itsna Inayatun Nihayah; Muhammad Hanif Abdalla; Safina Aulia Putri; Wildanali Arbabil Hija
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i2.2620

Abstract

Abstract: This paper examines the Criminal Act of Money Laundering (TPPU). The author analyzes the legal process carried out by law enforcement officials against the Money Laundering Act of Brother DS in the Realm of Criminal Law in Indonesia. DS's brother was officially named as a suspect in the case of alleged fraud and non-money laundering (TPPU) by the Police Civic Office. The writing methodology in this study generally uses qualitative research with a juridical-normative approach with several literature references obtained in this study that fraud and money laundering are violations of article 3 of the Law. No. 8 of 2010 which can endanger the stability of the life of society, nation and state based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, at the end of the trial process, the judge actually ruled that DS's brother was not proven to have committed a criminal act of money laundering based on the results of the judge's analysis related to applicable regulations in Indonesia, so that the charges expected by the public prosecutor were not in accordance with the judge's decision at the final hearing. Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penulis menganalisis proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Saudara DS dalam Ranah Hukum Pidana di Indonesia. Saudara DS resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan tidak pencucian uang (TPPU) oleh Bareskrim Polri. Metodologi penulisan dalam penelitian ini secara umum menggunakan  penelitian kualitatif  dengan pendekatan yuridis-normatif dengan beberapa referensi kepustakaan yang di peroleh dalam penelitian ini bahwa tindakan penipuan dan pencucian uang merupakan pelanggaran terhadap  pasal 3 UU. No. 8 Tahun 2010 yang dapat membahayakan stabilitas kehidupan bersmasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pada akhir proses persidangan, hakim justru memutuskan bahwa saudara DS tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis hakim terkait dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga tuntutan yang diharapkan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan putusan hakim pada sidang akhir.
Respon Amina Wadud Terhadap Ulama Iran Berkaitan dengan Perempuan Bahy Chemy Ayatuddin Assri
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i2.2686

Abstract

Abstrack: This paper attempts to explore Amina Wadud's response as a feminist figure to the justification of Iranian clerics, who in fact are dominated by men, for Islamic law relating to women, particularly in matters of divorce, polygamy, inheritance rights, and women's leadership. The position and role of Iranian women is determined by the clergy. The interpretation of religious texts often favors women, so that women's role is only in the family sector. Its interpretation tends to harm women. This interpretation comes because the clergy are dominated by men who are still hegemony by the patriarchal system. The approach used in this study is the historical-analytical approach. The result of the research is that the role of the clerics covers all sectors of society, even the dress code is regulated and limited. Ulama also play a role in interpreting religious texts, including Islamic law relating to women. Their interpretation is only for their own benefit. Amina Wadud disagrees with the gender biased interpretation. He emphasized that all verses must be revealed according to the time and situation in which they were revealed. However, the message contained is not limited to the time and historical setting.  Abstrak: Tulisan ini berusaha mengupas respon Amina Wadud selaku tokoh feminis terhadap justifikasi ulama Iran yang notabanenya didominasi oleh kaum laki-laki terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan, khususnya dalam hal perceraian, poligami, hak waris, dan kepemimpinan perempuan. Posisi dan peran perempuan Iran ditentukan oleh para ulama. Interpretasi teks agama sering memojokan perempuan, sehingga peran perempuan hanya di sektor keluarga. Interpretasinya cenderung merugikan kaum perempuan. Interpretasi ini datang karena ulama didominasi oleh laki-laki yang masih terhegemoni oleh sistem patriarki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis-analitis. Hasil penelitian yaitu peran ulama-ulama meliputi semua sektor masyarakat, bahkan sampai tatacara berpakaian pun diatur dan dibatas. Ulama-ulama pun berperan dalam menginterpretasikan teks-teks agama, termasuk hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan. Penafsiran mereka hanya untuk kepentingan sendiri. Amina Wadud tidak setuju dengan penafsiran yang bias gender. Ia menegaskan bahwa semua ayat harus dipaparkan menurut waktu dan situasi turunnya. Namun, pesan yang terkandung tidak terbatas pada waktu dan suasana sejarahnya.
Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020 Nuansa Falsafia
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i2.2386

Abstract

Abstract: The Sleman District Court has the highest number of juvenile criminal cases in 2020 compared to four other district courts located in the Special Region of Yogyakarta. In the case of imposing criminal sanctions on children, the judge must pay attention to the juridical and non-juridical considerations contained in the Social Inquiry Report (LITMAS). Several studies stated that judges didn’t heed LITMAS so that the number of children who were subject to sanctions was quite large. Authors want to know the provisions of the laws and regulations governing the use of LITMAS and are the recommendation in LITMAS applied by the judge in imposing criminal sanction on childern, especially in the Sleman District. The results of this study is 1) the regulation regarding the use of the Social Inquiry Report in the trial has not been clearly regulated, but there are several laws and regulations that mention the LITMAS; 2) in imposing criminal sanctions on children, judges do not always use the recommendations contained in the Social Inquiry report.Abstrak: Penulis ingin menelisik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau yang disebut LITMAS dan apakah hakim menerapkan rekomendasi LITMAS dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya di Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman merupakan pengadilan negeri dengan jumlah perkara pidana anak terbanyak pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan empat pengadilan negeri lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan yuridis dan juga non-yuridis yang terdapat dalam LITMAS. Beberapa penelitian menyebutkan terdapat hakim yang tidak mengindahkan LITMAS sehingga jumlah anak yang diberi sanksi pidana cukup banyak. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah kepustakaan dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini ialah: 1) pengaturan mengenai penggunaan laporan LITMAS dalam persidangan memang belum diatur secara jelas, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan LITMAS diantaranya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat; 2) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim tidak selalu menggunakan rekomendasi yang terdapat dalam laporan LITMAS dikarenakan laporan Litmas bukanlah satu-satunya bahan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH.
Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan Hanifah Salma Muhammad
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i2.2354

Abstract

Abstrack: This article discusses the division of gono gini property based on the contribution of the husband and wife during the marriage which aims to find out in real terms using existing rulings so that the public can find out the case if during the marriage the wife's party meets the needs in the household. Because it is not uncommon for many wives to come to work at this time in order to help ease the burden on the husband and meet household needs because the husband is not working. This article uses literature research methods in obtaining data as well as with qualitative juridical and descriptive analysis. The results of the discussion showed that the division of gono gini property could differ from the reading of Article 97 of the Compilation of Islamic Law by using contra legem carried out by the panel of judges, namely the wife's party gets 2/3 part and the husband's party gets 1/3 part of the common property as long as there are no other provisions, namely the marriage agreement or the property separation agreement.                                                                                                                                       Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembagian harta gono gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan yang bertujuan untuk mengetahui secara nyata menggunakan putusan-putusan yang telah ada agar masyarakat dapat mengetahui penyelesaian kasus apabila selama perkawinan pihak istri yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Karena tidak jarang pula pada saat ini banyak istri yang ikut bekerja agar dapat membantu meringankan beban suami maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga karena suami tidak bekerja. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam memperoleh data serta dengan analisis yuridis dan deskriptif kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembagian harta gono gini dapat berbeda dari bunyi Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan contra legem yang dilakukan oleh majelis hakim yakni pihak istri mendapatkan 2/3 bagian dan pihak suami mendapatkan 1/3 bagian dari harta bersama selama tidak terdapat ketentuan lain yakni perjanjian perkawinan maupun perjanjian pemisahan harta.
Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Haura Salsabiela El Sabrina Nazar; Nabella Rezkika Putri
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i2.2381

Abstract

Abstract This paper discusses the existence of murals as a medium of commmunication and expression, as well as how to regulations related to freedom of expression and give opinions in the public media. As stated in the constitution in article 28 paragraph 3 which reads “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” This an effort that in giving opinions and critisms have been regulated in the constitution, but in practice, opinions and critisms are also given limits ro as not to cause problems. The limitation is stated in article 28I paragraph 5, that “untuk mengakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Therefore, in expressing opinions and expressing themselves, they are able to in line with the applicable legal corridors.  Abstrak Tulisan ini membahas tentang eksistensi mural sebagai media komunikasi dan berekspresi serta bagaimana pengaturan perundang-undangan terkait dengan kebebasan berekspresi dan memberikan pendapat di media umum. Seperti yang tertuang dalam konstitusi pada pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Hal ini menjadi upaya bahwa dalam memberikan pendapat dan kritik telah diatur dalam konstitusi, akan tetapi dalam praktinya kebebasan berpendapat dan mengkritik juga diberi batasan agar tidak menimbulkan masalah. Batasan tersebut tertuang dalam pasal 28I ayat 5, bahwasanya “untuk mengakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Maka dari itu, dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi mampu sejalan dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.
Sistem Peradilan Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Agung Angkasa
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i1.2464

Abstract

Diawali dengan melihat fenomena alam, yamg selalu terulang kebakaran hutan di Sumsel belum menemukan titik terang awal penyebab kebakar hutan dan dampak yang luar biasa. Pada tahun 2020 kebakaran hutan telah memberikan dampak bagi masyarakat, Sebanyak 291.807 Jiwa, terdampak penyakit ISPA, serta satu balita meninggal dunia. sebagai pondasi teoritis untuk menilai bagaimana sistem peradilan pidana korporasi berdasarkan teori Friedman dalam sistem hukum yang tergolong dalam tiga (3) konsep, kesatu (1) legal substance, kedua (2) legal structure dan ketiga (3) legal culture. Perlunya dalam pembuatan perundang-undangan ditentukan kejahatan apa yang dilakukan olah korporasi agar sistem peradilan pidana tentang korporasi bisa berjalan sesuai relnya, perlunya pemerintahan mengeluarkan kebijakan pamungkas untuk membatasi berapa persen Korporasi yang diperbolahkan beroperasi di setiap Perovinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa agar bisa mengurangi dampak bahaya di wilayah tersebut, khusus Sumatera Selatan Kebakaran hutan. 
Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam Muchammad Qosim Alfaizi
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i1.2383

Abstract

This paper aims to strengthen opinions or concepts about building gender equality in family life. This paper is a qualitative study of a number of data sources (works); books and articles that discuss building gender equality in the family. This research is included in the category of further research on the same object of study, namely about building gender equality in family life. In addition, there has not been any previous research that describes building gender equality in family life which is then analyzed using Islamic law. The results of the study indicate that building gender equality in family life in order to form a prosperous family is throughgender partnershipsin the family. Then, build gender equality throughgender partnershipin family life in line with Islamic law. This is because so as not to cause damage in the form of not carrying out family functions. 
Keberlakuan Peraturan Dalam Undang-Undang Yang Tidak Kunjung Diterbitkan Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksanaannya Muhammad Yusuf
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i1.2380

Abstract

The conception of the rule of law, in the life of the state must be in accordance with the law. law is important. Regarding the Law on delegating detailed rules to the PP, it indicates that the Law and the Government Regulations become a single entity that makes the law clear, so that when a Law is not visited, it raises questions about the applicability of the Act. The formulation of the problem arises; How to apply the law that has not been issued by PP? What emerges from the Law for which the PP has not yet been issued? The method used is normative juridical, literature review is the focus of data collection and collection. This study concludes that a law whose PP has not been issued does not hold back the validity of the delegated law because the benchmark is that it is signed by the president or not signed for 30 days if it has been promulgated in the state gazette. The implication of enactment of a law that does not yet have a PP can affect the legal politics of the law that is not in accordance with what is desired and hampers its effectiveness. In addition, it is possible for violations to occur in the application of the law due to unclear regulations.
Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi Dadan Ramdani
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i1.2385

Abstract

Abstract: In carrying out his duties and functions, the Governor has two dual positions, namely as regional head and as a representative of the central government in the region. The two positions have different orientations and are very likely to conflict. This research is a type of normative research, the method of collecting legal materials uses the library method. Primary legal materials in the form of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and secondary legal materials in the form of related books and journals. Analyzed descriptively-analytically with deductive logic. The results of this study indicate that the declination of the Governor's position as regional head is triggered by the Governor's obligation to carry out national strategic programs. Furthermore, the weakening of the position of the Governor as the organizer of concurrent provincial government affairs due to the obligation to follow the NSPK that has been determined by the central government as well as the provisions that give the central government authority to be able to take up concurrent government affairs which are basically the authority of the Province, Regency/City. Abstrak: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, gubernur memiliki dua kedudukan ganda yakni sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dua kedudukan tersebut memiliki orientasi yang berbeda dan sangat memungkinkan terjadinya pertentangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pustaka. Bahan hukum primer  berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal terkait. Dianalisis dengan metode deskriptif-analitis menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa deklinasi kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dipicu karena adanya kewajiban  gubernur untuk melaksanakan program strategis nasional. Selanjutnya, pelemahan kedudukan gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi karena adanya kewajiban untuk mempedomani NSPK yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat serta adanya ketentuan yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk dapat mengambil urusan pemerintahan konkuren yang pada dasarnya merupakan wewenang provinsi, kabupaten/kota.
Diskresi Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Reza Yustiyanto
Jurnal Restorasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Restorasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/jrh.v5i1.2382

Abstract

Abstract: The Covid-19 pandemic has spread throughout the world, including Indonesia. Various policies have been issued by the government, one of which is the issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic in March 2020 by President Joko Widodo, which was later ratified by members of the DPR. become Law Number 2 of 2020. Many people think that this Law is a tool used by the government to carry out arbitrary policies, but the government issued this Law as a foothold to exercise discretion in handling the Covid-19 pandemic and economic recovery due to Covid-19. One of the articles that are considered to give rise to absolute authority is Law Number 2 of 2020 as well as the legal basis of the government which will not be prosecuted if issuing discretion results in state losses. Abstrak: Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah salah salah satunya yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian disahkan oleh anggota DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Banyak kalangan yang menganggap bahwa Undang-Undang ini menjadi alat yang digunakan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang sewenang-wenang, akan tetapi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ini sebagai pijakan untuk melaksanakan diskresi penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi akibat Covid-19. Salah satu Pasal yang dianggap akan memunculkan kewenangan yang absolut adalah  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga sebagai dasar hukum pemerintah yang tidak akan dituntut apabila dalam mengeluarkan diskresi mengakibatkan kerugian Negara.

Page 1 of 4 | Total Record : 37