<![CDATA[Abstrak Konflik di wilayah Papua khususnya aksi terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), telah menjadi perhatian utama baik secara nasional maupun internasional. Meskipun KSTP berdalih bahwa tindakan mereka adalah sebagai respons terhadap pelanggaran HAM dan penindasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh pemerintah Indonesia, faktanya mayoritas OAP menginginkan Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Dukungan yang terbatas dari masyarakat Papua menunjukkan bahwa KSTP tidak mewakili seluruh kepentingan Masyarakat Papua. Terorisme diwilayah Papua adalah kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Republik Indonesia untuk menciptakan negara independen. Konflik di Papua merupakan penggunaan kekerasan oleh kelompok dengan tujuan mencapai agenda politik tertentu melalui propaganda dan demonstrasi massa untuk mendukung kemerdekaan, referendum, dan isu pelanggaran hak asasi manusia (Karnavian, 2017). Hal ini sejalan dengan karakteristik aksi yang dilakukan oleh KSTP di Papua, yang memiliki motif politik dan separatisme. Aksi kekerasan dan terorisme KSTP telah menyebabkan dampak yang ekstrim terhadap keamanan, politik, dan sosial masyarakat di Papua. Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi yang beranekaragam (multifaset) dalam menanggulangi terorisme, namun tantangan masih ada. Pembentukan Satuan Tugas dari Mabes TNI menjadi salah satu langkah paling efektif dalam menahan aksi KSTP. Namun konflik terorisme di Papua memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan. Kesimpulannya, terorisme di Papua adalah ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI yang memerlukan penanganan serius, termasuk peningkatan status ancaman KSTP menjadi status Darurat Militer dan penerapan Operasi Militer Perang (OMP). Kata Kunci: Papua, Strategi, Terorisme Abstract The conflict in the Papua region, especially acts of terrorism carried out by the Papuan Separatist Terrorist Group (KSTP), has become a major concern both nationally and internationally. Even though KSTP argues that their actions are a response to human rights violations and oppression of Indigenous Papuans (OAP) by the Indonesian government, in fact the majority of OAP want Papua to remain part of the Republic of Indonesia. Limited support from the Papuan people shows that the KSTP does not represent all the interests of the Papuan people. Terrorism in the Papua region is a separatist group that seeks to separate Papua from the Republic of Indonesia to create an independent state. The conflict in Papua is the use of violence by groups with the aim of achieving a certain political agenda through propaganda and mass demonstrations to support independence, referendums and issues of human rights violations (Karnavian, 2017). This is in line with the characteristics of the actions carried out by KSTP in Papua, which had political and separatist motives. KSTP's acts of violence and terrorism have had an extreme impact on the security, political and social impacts of society in Papua. The Indonesian government has implemented a multifaceted strategy in tackling terrorism, but challenges still remain. The formation of a Task Force from TNI Headquarters is one of the most effective steps in containing KSTP actions. However, the terrorism conflict in Papua requires a comprehensive and collaborative approach to find a peaceful and sustainable solution. In conclusion, terrorism in Papua is a serious threat to the sovereignty of the Republic of Indonesia which requires serious handling, including increasing the status of the KSTP threat to Military Emergency status and implementing War Military Operations (OMP). Keywords: Papua, Strategy, Terrorism]]>
Copyrights © 2024
