<![CDATA[Artikel ini mencoba mengidentifikasi bagaimana peran desain sistem pemerintahan memberikan pengaruh terhadap pembusukan demokrasi dan kebangkitan otoritariansme di Indonesia.Terdapat dua identifikasi masalah yang akan coba dijawab, yakni Pertama, apakah desain sistem presidensil di dalam UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap kemerosotan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme? Kedua, bagaimana aktor politik memanfaatkan celah di dalam sistem presidensil, untuk melemahkan demokrasi dan membangkitkan otoritarianisme? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan pendekatan doktriner dengan pendekatan empiris. Artikel ini berhasil menyimpulkan bahwa desain sistem presidensil di dalam UUD 1945 pasca perubahan, gagal mencegah otoritarianisme untuk bangkit, akibat lemahnya pembatasan kekuasan presiden di level politik formal yang mengakibatkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Di level informal, UUD 1945 gagal menghadirkan partai politik sebagai salah satu pranata demokrasi yang demokratis. Artikel ini juga berhasil mengidentifikasi penggunaan instrumen hukum untuk melemahkan demokrasi yang sekaligus memicu kebangkitan otoritarianisme oleh para aktor politik.]]>
Copyrights © 2024
