<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan otonomi khusus Papua yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi konflik dan memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis sejauh mana kebijakan otonomi khusus telah berhasil mencapai tujuannya, serta dampaknya terhadap dinamika gerakan Papua Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi khusus belum sepenuhnya berhasil dalam meredakan konflik dan memenuhi aspirasi masyarakat Papua. Meskipun sebagian kelompok separatis memilih untuk terlibat dalam proses politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dalam kerangka otonomi khusus, kelompok lain menolak kebijakan ini dan tetap memperjuangkan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan kendala signifikan dalam implementasi kebijakan, seperti kendala politik dan birokrasi, hambatan sosial, budaya, dan ekonomi, serta kurangnya sinergi antara aktor – aktor kunci. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta pendekatan yang lebih peka terhadap keragaman sosial dan budaya masyarakat Papua.]]>
Copyrights © 2024
