<![CDATA[Artikel ini mengulas sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia dari masa kolonial hingga era kontemporer. Pada masa kolonial, sistem pemerintahan sentralistik Belanda membatasi kewenangan daerah, dan hal ini berlanjut hingga awal kemerdekaan. Proses sejarah ini mencatat perubahan signifikan setelah era Orde Baru, yang melahirkan kebijakan desentralisasi pada tahun 1974. Puncak perubahan terjadi pada era Reformasi tahun 1998, dengan amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Artikel ini membahas dinamika perubahan undang-undang serta peran kebijakan dalam memandu evolusi desentralisasi. Pembahasan mencakup pencapaian signifikan seperti pembentukan daerah otonom, perubahan struktur pemerintahan daerah, dan peningkatan kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya lokal. Dengan merinci perkembangan historis desentralisasi dan otonomi daerah, artikel ini memberikan pemahaman tentang perubahan kebijakan yang telah membentuk pemerintahan daerah di Indonesia. Implikasi sejarah ini juga membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam implementasi desentralisasi di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia telah mengalami transformasi dalam sistem pemerintahan daerahnya melalui proses desentralisasi dan pemberian otonomi kepada daerah. Proses ini memiliki akar sejarah yang dalam, melibatkan perubahan kebijakan dari masa kolonial hingga saat ini. Artikel ini akan mengulas sejarah perkembangan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.]]>
Copyrights © 2023
