<![CDATA[Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 2) Mengetahui Langkah-Langkah Efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan atas proses penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosioligis dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau belum optimal dan belum sesuai permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan monitoring dalam proses penyaluran keuangan desa. Pemeriksaan yang dilakukan APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau lebih menekankan pada pemeriksaan yang sifatnya regular daripada pengawasan yang sifatnya pembinaan seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. Adapun Langkah efektif APIP dalam rangka optimalisasi dalam pengawasan keuangan desa yaitu dengan mengupayakan penambahan pegawai, anggaran, dan peningkatan kompetensi pegawai sehingga APIP diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan early warning system]]>
Copyrights © 2024
