Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Strata Law Review LamLaj
Ichsan Anwary, Ichsan
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Optimalisasi Aset Bangunan Daerah Sebagai Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekaligus Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Dewantara*, Dwian Abdi; Anwary, Ichsan; Buana, Mirza Satria
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25308

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”.  Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidak tertiban dalam pengelolaan data aset sehingga berimplikasi pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset karena tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen aset dari mulai perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah. Dari hasil wawancara memang ada beberapa Kendala pada pengelolaan aset gedung dan/atau bangunan serta aset-aset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pemerintah dan dinas terkait sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut walaupun masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan juga pemerintahan sekarang juga sudah mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan cara membuat aplikasi informasi SIPORAKOTIM, agar lebih mudah kedepannya.
Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama Putri, Kerina Maulidya; Anwary, Ichsan; Haiti, Diana
Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.243 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i2.21

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta serta menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban bagi notaris yang dalam pembuatan aktanya tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini bersifat preskriprif analitis yaitu penelitian yang bersifat secara alamiah dengan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejalan dengan jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Hasil Penelitian Pertama: Kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dalam pembacaan dan penandatanganan akta ialah pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi data subjek dan objek penghadap, memberikan tenggang waktu dalam proses pembuatan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti notaris wajib memeriksa kata demi kata yang tertuang dalam akta untuk meminimalisir kesalahan dalam penulisan akta, memenuhi syarat formiil dan syarat materiil dari pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Pembacaan, Penandatanganan dan pembubuhan cap jempol. Apabila notaris melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan memenuhi, mentaati peraturan yang ada di dalam undang-undang, maka notaris akan mendapatkan perlindungan, perlindungan hukum diberikan kepada mereka yang mentaati aturan-aturan undang-undang. Kedua: Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, sanksinya berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hokum. Tanggung jawab notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bidang administrasi, sanksinya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan pertanggungjawaban dalam konteks kode etik profesi notaris berupa pemberian sanksi teguran, peringatan, pemecatan sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dan, pertanggungjawaban secara pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana untuk Notaris yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika terjadi hal seperti itu maka terhadap Notaris tunduk kepada tindak pidana umum.
Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Phalosa, Nydia Azaria; Anwary, Ichsan; Syaufi, Ahmad
Notary Law Journal Vol. 1 No. 4 (2022): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.359 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i4.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk larangan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial ditinjau dari Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah norma yang kabur, menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, dan karakteristik penelitian adalah menganalisis perspektif. Hasil penelitian ini adalah kegiatan promosi webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai promosi diri Jabatan Notaris, apapun bentuk publikasi dan promosi diri Jabatan Notaris, seperti kewajiban dan larangan telah diatur dalam Akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris, berlaku jika Notaris diketahui melakukan promosi diri melalui media sosial. Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukannya, perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan Akta Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (terkait promosi dan publikasi diri melalui media sosial) . Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris tentang kegiatan promosi melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui media sosial, kategori batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam kegiatan promosi tersebut melalui webinar (seminar online) oleh Notaris melalui sosial media, tidak secara jelas dan tegas dalam akta Jabatan Notaris dan Tata Tertib Notaris aturan mana yang dianggap sebagai pelanggaran atau tidak terhadap kenaikan pangkat yang dilakukan oleh Notaris.
Akibat Hukum Pemeriksaan terhadap Notaris tanpa Disertai Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Caesar, Fadel Muhammad; Anwary, Ichsan; Haiti, Diana
Notary Law Journal Vol. 2 No. 1 (2023): January-Maret
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.61 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v2i1.35

Abstract

Menjalankan tugasnya seorang Notaris bisa terkena permasalahan hukum yang mengharuskannya diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Namun, pemeriksaan terhadap Notaris tidak bisa dilakukan serta merta melainkan wajib memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, hal tersebut tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam wajib untuk mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, ada keadaan di mana Notaris melakukan pemerikssaan tanpa adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Keadaan demikian membuat terlewatnya prosedur wajib yang harus dilakukan penyidik dalam memeriksa Notaris, sehingga terhadap Notaris tersebut dapatkah untuk dikenakan sanksi dari Majelis Kehormatan Notaris. Pada keadaan telah diperiksanya notaris oleh penyidik tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, maka menjadi persoalan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Sebagaimana diketahui notabenya Berita Acara Pemeriksaan dapat menjadi alat buki yang sah, apabila satu prosedur yang diwajibkan Undang-Undang terlewat seperti apa akibat hukum yang timbul atas keadaan tersebut
Pendaftaran Tanah Secara Sistematis di Kabupaten Kotawaringin Timur Putri, Dita Tatiana; Anwary, Ichsan; Qamariyanti, Yulia
Notary Law Journal Vol. 2 No. 4 (2023): October-Desember
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i4.52

Abstract

Kompleksnya masalah pendaftaran tanah menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan berupaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan berbagai program/proyek. Program terbaru saat ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan program tersebut diharapkan mampu menanggulangi sengketa terhadap tanah yang belum didaftarkan. Penelitian ini membahas upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur agar masyarakat mendaftarkan tanah dengan upaya pendaftaran tanah sistematis lengkap, serta sengketa apa saja yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur berkenaan dengan tanah belum terdaftar dan cara menyelesaikan sengketa tersebut. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat preskriptip. Hasil penelitian ini, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat mendaftarkan tanahnya adalah dengan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (RPONA) dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kedua, upaya penyelesaian sengketa yang terjadi adalah dengan negosiasi dan mediasi.
Anak Sebagai Aktor Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana Rahim, Muhammad Rizky Pratama Ar; Haiti, Diana; Anwary, Ichsan; Zainuddin, Zainuddin
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19543

Abstract

Tidak sedikit anak dalam hal ini menjadi pelopor kejahatan atau dengan kata lain memiliki pemikiran kriminal.terlibat dalam kejahatan pembunuhan,narkotika dan lain sebagainya. Tindakan tindakan anak yang memiliki pemikiran kriminal ini harusnya menjadi suatu pembeda dengan kenakalan anak atau juvenile delinquency. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini memberikan sebuah formulasi dalam penjatuhan pidana bagi aktor kriminal anak yang melakukan tindak pidana seperti perampokan,penganiayaan berat, pembunuhan, pemerkosaan. pengedar narkotika dan terorisme  dengan menggunakan 2 golongan pemidanaan yaitu golongan pertama restorative justice/diversi dan rehabilitasi yang berbasis spiritual serta golongan ke dua adalah pidana dengan bentuk pemberatan
Program Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Yang Bernuasa Hijau Dan Berwawasan Lingkungan di Desa Panjaratan Kabupaten Tanah Laut Muhjad, M.Hadin; Anwary, Ichsan; Koswara, Deden; Fahmanadie, Daddy; Mursalin, Arisandy
Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/wrd.v5i1.444

Abstract

Unsur penting yang harus dimiliki agar desa dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanannya adalah dengan mengatur kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Salah satu hal yang dapat diatur oleh desa adalah dengan membentuk peraturan desa yang ditujukan untuk pelestarian lingkungan hidup di desa melalui Peraturan desa yang bernuasa hijau dan berwawasan lingkungan menjadi penting keberadaannya apalagi di daerah lahan basah seperti di Desa Panjaratan Kabupaten Tanah Laut. isu strategis yang dihadapi desa panjaratan yang mempunyai pengaruh yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada masa mendatang adalah aspek Lingkungan Hidup meliputi keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan lahan rawa dan perlindungan terhadap pengrajin atap nipah di daerah Kawasan rawa. Program ijau dan Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa yang Bernuasa Hijau dan Berwawasan Lingkungan ditujukan agar adanya pemahaman yang mendalam bagi maasyarakat dalam penataan Kawasan lingkungan khususunya berkaitan dengan lingkungan lahan basah. Selain itu, mitra diharapkan mampu untuk menyusun peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya melindungi lingkungan lahan basah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode yang disusun secara sistematis mulai dari identifikasi masalah, survei lapangan, penyusunan bahan pelatihan, sosialisasi penyusunan peraturan desa, pendampingan serta evaluasi. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa : Pertama, terdapat banyak persoalan lingkungan di desa panjaratan yang harus diselesaikan salah satunya dengan membentuk peraturan desa. Kedua, aparatur desa dan masyarakat secara umum telah mengetahui dan memahami pentingnya membentuk peraturan desa yang ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
KECERMATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DAN AKIBAT HUKUMNYA Rika , Rika; Anwary, Ichsan; Erliyani, Rahmida
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v2i2.41

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konsep kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dan akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian adalah kekaburan norma hukum yang terdapat dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep mengenai kecermatan oleh Notaris dalam pembuatan akta autentik dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 38 sampai dengan 40 UUJN, serta Pasal 1851 ayat (2) juncto Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 165/286 RBg, yang menegaskan bahwa Notaris harus memperhatikan bentuk dan tata cara pembuatan akta autentik yang ditetapkan dalam undang-undang (syarat formil), ketetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik (syarat materil), menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat tanpa mengindahkan (memperhatikan) kecermatan dalam pembuatan akta autentik, maka akta autentik tersebut berakibat non existent, atau menyebabkan akta autentik tersebut mengalami penurunan kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1869 KUH Perdata, Pasal 41 dan Pasal 84 UUJN.
POSITION OFFENSES BY NOTARY IN MAKING AUTHENTIC DEED: REVIEWING THE NOTARY RESPONSIBILITY Lsestari, Santi Rosiana; Anwary, Ichsan; Mispansyah, Mispansyah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v2i2.51

Abstract

The research aims to analyze the notary’ responsibility as common officialwho conduct contempting of court in making deed and notary’ criminal responsibilityin running the deed and criminal liability of Notary in conducting its position. Thetype of research is normative-legal or also called as doctrinal research. The resultsof research indicate the form of notary’ responsibility can be administrative, civil orcriminal responsibility. Especially the notary’ criminal responsibility is not clearlyregulated in the Notary Act, but its responsibility is very dependent on “deliberate”(opzet) in notay’ conduct. In making the deed, the notary shall be responsible forthe deeds which are made there or which are intentional mistake, on the contrary ifthe element of mistake occurs from the parties confronting, so as long as the Notaryconducitng ith authority in accordance with the laws and regulations, the Notaryconcerned cannot be requested accountability, since the Notary simply records whatthe parties are saying to be contained into a deed.
Reforming the Bureaucratic Frontiers: An Analysis of Legal Implications, Concepts and Challenges for Non-Civil Servant Employees in Indonesia Ramli, Verawati; Anwary, Ichsan; Suprapto, Suprapto; Erlina, Erlina
Strata Law Review Vol. 3 No. 2 (2025): September
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59631/slr.v3i2.435

Abstract

The regulation of non-civil servant government employees (non-ASN) in Indonesia presents complex legal and administrative challenges amid ongoing bureaucratic reforms. The enactment of Law No. 20 of 2023 on State Civil Apparatus fundamentally redefines the status of non-ASN personnel by limiting the state apparatus to civil servants (PNS) and government employees with work agreements (PPPK), thereby mandating the transition of 2.42 million non-ASN employees into a formalized legal framework. This study employs normative legal research through statute, case, historical, comparative, and conceptual approaches to examine the legal implications of non-ASN management and to formulate a conceptual model for structuring their employment. Findings reveal that while the law introduces transformative elements such as merit-based recruitment, competence development, and digitalization, regulatory inconsistencies remain between statutory provisions and practical implementation. The research highlights the urgency of ensuring fairness, legal certainty, and transparent mechanisms to safeguard the rights of long-serving non-ASN employees. It concludes that sustainable bureaucratic reform requires a meritocratic system, inclusive governance, and continuous adaptation aligned with ethical values and technological advancements, thereby fostering professional and accountable public services.
Co-Authors Ahmad Syaufi Caesar, Fadel Muhammad Dewantara*, Dwian Abdi Erlina Erlina Erliyani, Rahmida Fahmanadie, Daddy Fahrurrazi Fahrurrazi Faishal, Achmad Haiti, Diana Ilmy, Muhammad Azianoor Koswara, Deden Lestari, Santi Rosiana Lsestari, Santi Rosiana Mirza Satria Buana Mispansyah, Mispansyah Muhjad, M.Hadin Mulyani Zulaeha Mursalin, Arisandy Mustika, Cindyva Thalia Phalosa, Nydia Azaria Putri*, Dita Tatiana Putri, Dita Tatiana Putri, Juwita Putri, Kerina Maulidya Rahim, Muhammad Rizky Pratama Ar Ramli, Verawati Rika , Rika Rika, Rika Saprudin Saprudin, Saprudin Suprapto Suprapto Tornado, Anang Shophan Yulia Qamariyanti Zainuddin, Zainuddin