<![CDATA[masyarakat. Desa dapat membuat sebuah peraturannya sendiri, hal ini dikarenakan desa diberikan sebuah kewenangan untuk dapat mengurus dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dengan berdasar kepada asal-usul yang diakui dan etika adat yang dihormati. Keputusan di desa biasanya dicapai melalui proses musyawarah antar berbagai elemen di desa, baik masyarakat ataupun pemerintahan desa setempat, hal ini biasanya dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa yang berkaitan dengan kebijakan tata ruang di Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Aceh. Populasi yang diteliti adalah seluruh penduduk Desa Bulu Hadek, dan sampel penelitian ini terdiri dari 15 orang yang dipilih secara sengaja berdasarkan profesi yang berbeda sebagai informan dan informan kunci. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dengan observasi dan juga hasil kuesioner masyarakat di lapangan serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 93% masyarakat terlibat aktif dalam pembuatan peraturan desa yang salah satunya berupa penataan tata ruang mangrove. Hal ini dapat dilihat dalam bentuk masukan dan saran yang diberikan oleh masyarakat dalam penataan tata ruang desa, memberikan informasi dan juga menyampaikan berbagai bentuk peritimbangan yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah strategi pelaksanaan peruntukkan ruang serta berpartisipasi dalam bekerja sama untuk memajukan dan meningkatkan ekosistem mangrove di desa.]]>
Copyrights © 2023
