<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, seringkali BUMN dihadapkan pada isu korupsi yang dapat melemahkan kinerja dan kredibilitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan mekanisme check and balances sebagai upaya pencegahan korupsi dalam BUMN, ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan mekanisme check and balances dalam BUMN dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: (1) memperkuat peran dan independensi Dewan Komisaris; (2) mengoptimalkan fungsi pengawasan Kementerian BUMN; (3) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan; dan (4) memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi keuangan BUMN. Penguatan mekanisme check and balances ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kinerja BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi nasional.]]>
Copyrights © 2024
