Articles
<![CDATA[UNSUR ACCIDENTALIA DALAM PEMBELIAN ONLINE PRE ORDER DIKAITAN DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK ]]>
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 21 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In the online purchasing pre order system is usually carried out in an agreement between the seller and the buyers, but frequently an agreement which are based on the freedom of contract principle was not pay attention to elements that should appear in an agreement, which are elements of accidentalia. The method used in this research is descriptive analytical through a normative approach based on applicable law principles, concepts and norm and law theories related to juridical facts that is relevant with the analyzed legal issue. The result of this research it can be concluded that the failure to apply the accidentalia element in online agreement pre order led to the birth of a exemption clause that could harm either party, but with the principle of freedom of contract agreements with standard clauses basically not prohibited by law for a seller that outlines the terms in accordance with they wishes as outlined in the agreement such standard does not violate morality, public order and violate laws and forms of legal protection for the injured party by performing the compensation payment to be paid by the seller to the buyer resulting from errors.]]>
<![CDATA[Implementasi Restrukturisasi Dalam Prosesi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Florianus Yudhi Priyo Amboro]]>
<![CDATA[ Jurnal Selat Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Selat ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (933.033 KB)
|
DOI: 10.31629/selat.v7i2.1739
<![CDATA[Dalam rangka untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepailitan, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh setiap pencari keadilan, yaitu prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Prosedur kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimulai dengan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan putusan pernyataan pailit maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan keseluruhan upaya hukumnya. Proses tersebut di dalamnya akan ditemukan restrukturisasi antara debitor untuk menghindari kepailitan, baik berupa restrukturisasi hutang maupun restrukturisasi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi restrukturisasi dalam praktik tentang prosedur kepailitan dan penangguhan pembayaran, dan juga menjadi panduan untuk mengoptimalkan rencana restrukturisasi yang diatur oleh debitor. Penelitian ini telah mencapai hasil bahwa restrukturisasi saat dalam proses kepailitan dan penangguhan pembayaran sebagian besar adalah restrukturisasi hutang dan dimulai dengan rencana penyelesaian. Rescheduling adalah model restrukturisasi kepailitan yang paling populer dan penangguhan pembayaran. Selain itu adalah kombinasi antara penjadwalan ulang dan penjualan aset, menemukan ekuitas baru, juga pertukaran utang ke ekuitas. Obsesi muncul dalam proses ketika debitor mengatur rencana restrukturisasi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pemahaman debitor terhadap penggunaan rencana restrukturisasi menjadi alasan utama kendala. Selain itu, pelaksanaan restrukturisasi mungkin gagal dalam beberapa kasus, dengan alasan kurangnya kemampuan dari debitur untuk menangani bisnis dan hutang.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Terhadap Korban Perampokan yang di Sertai dengan Kekerasan : ( Studi Kasus Perampokan di Kota Batam ) ]]>
<![CDATA[Deta Gulo]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus: Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i3.3386
<![CDATA[This study explores the juridical analysis of victims of robbery accompanied by violence. This research uses a qualitative approach. The results of the analysis show that the victims experienced significant psychological, physical and economic impacts, especially in the city of Batam. In the scarcity of laws in Indonesia, it is necessary to protect victims of robbery and violence based on laws and regulations that adhere to the rights of victims and the obligations of law enforcement. in providing effective protection to victims, including access to legal forms of rehabilitation and social tolerance. This journal provides insight for practical legal policy makers and law enforcement agencies in efforts to protect victims. ]]>
<![CDATA[PENGUATAN MEKANISME CHECK AND BALANCES UNTUK MENCEGAH KORUPSI DALAM BUMN: PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN ]]>
<![CDATA[Desi Patul]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i4.4196
<![CDATA[Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, seringkali BUMN dihadapkan pada isu korupsi yang dapat melemahkan kinerja dan kredibilitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan mekanisme check and balances sebagai upaya pencegahan korupsi dalam BUMN, ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan mekanisme check and balances dalam BUMN dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: (1) memperkuat peran dan independensi Dewan Komisaris; (2) mengoptimalkan fungsi pengawasan Kementerian BUMN; (3) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan; dan (4) memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi keuangan BUMN. Penguatan mekanisme check and balances ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kinerja BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi nasional.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK ]]>
<![CDATA[Rosinta Paulina Br Simatupang]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i4.4198
<![CDATA[Sejarah yang panjang telah membentuk Polisi Indonesia yang saat ini dikenal sebagai Polri. Polri dihadapkan pada meningkatnya tuntutan pelayanan masyarakat sebagai dampak dari percepatan pembangunan, sementara beberapa pihak masyarakat mengkritik dan meragukan profesionalisme Polri. Banyak kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut, dan salah satu permasalahan nya adalah melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang diperoleh bersumber dari studi pustaka, dokumen hukum, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan kode etik oleh Polri, terutama terkait penegakan hukum yang adil dan perlindungan HAM. Implikasi dari penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan ide konstruktif pada perbaikan sistem pengawasan dan penegakannya kode etik dalam Polri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keyakinan masyarakat terhadap institusi kepolisian.]]>
<![CDATA[ANALISIS DAN TANTANGAN TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Liska Muslimma]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukiardi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i4.4212
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam konteks hukum administrasi di Indonesia. KTUN sering menjadi subjek sengketa karena sifatnya yang mengikat, meskipun diasumsikan sah hingga dibuktikan sebaliknya. Undang-undang memberikan mekanisme bagi pihak yang terkena dampak untuk meminta penundaan eksekusi KTUN selama proses pemeriksaan di pengadilan, terutama dalam situasi mendesak di mana pelaksanaannya dapat mengakibatkan kerugian yang tidak seimbang dengan manfaat yang dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui metode literature review untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur penundaan pelaksanaan KTUN. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 memberikan dasar hukum, prosedur eksekusinya masih kabur dan tidak teratur, menimbulkan tantangan dalam perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang terdampak. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya reformasi legislatif dan panduan prosedural untuk meningkatkan kejelasan hukum dan kepatuhan dalam penyelesaian sengketa administrasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN (STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BATAM) ]]>
<![CDATA[Vera Nataruli Br Solin]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i4.4215
<![CDATA[Kekerasan terhadap anak adalah masalah yang serius yang memerlukan perhatian mendesak dan intervensi yang efektif dari berbagai pihak. Di Kota Batam, angka kekerasan terhadap anak terus meningkat, menciptakan kekhawatiran akan kecukupan perlindungan hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang ada untuk melindungi anak-anak dan efektivitasnya dalam mencegah serta menangani kasus kekerasan. Melalui pendekatan studi pustaka, literatur terkait dan kasus-kasus spesifik di Kota Batam dianalisis secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang yang ada relatif komprehensif, implementasinya seringkali kurang efektif. Tantangan utama dalam implementasi termasuk kurangnya sumber daya, pelatihan yang memadai, dan koordinasi antar lembaga terkait. Dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban kekerasan anak juga terbatas dan sulit diakses. Evaluasi terhadap sistem dukungan menunjukkan bahwa meskipun beberapa layanan tersedia, seringkali tidak memadai atau tidak mudah diakses. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam mekanisme perlindungan anak dan mengusulkan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di Kota Batam. Pentingnya kerjasama antarlembaga dan dukungan dari berbagai pihak dalam menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak di Kota Batam juga ditekankan.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI DAN PRAKTIK LEASING DI INDONESIA: KAJIAN SENGKETA PENYITAAN TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF PTUN ]]>
<![CDATA[Giovanny Syalshabila]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i5.4249
<![CDATA[Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, pertemuan antara prinsip-prinsip hukum administrasi dengan praktik leasing telah menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu permasalahan yang mendapat sorotan adalah kasus penyitaan yang tidak sah oleh perusahaan leasing, yang sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara hukum administrasi dan praktik leasing di Indonesia, dengan fokus pada sengketa penyitaan tidak sah dalam perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui studi kasus Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim, jurnal ini mengungkap interaksi antara kedua bidang hukum tersebut dan peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa. Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi antara hukum administrasi dan regulasi leasing serta peran MK dalam menegakkan keadilan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan solutif bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika kompleks dalam praktik leasing di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Ragiel Nur Marvo]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i5.4270
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa administrasi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur upaya administratif dan keterbatasan wewenang lembaga yang menangani upaya administratif.]]>
<![CDATA[KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2014 ]]>
<![CDATA[Wahyu Saro Koernadi Lase]]>;
<![CDATA[Yudi Kornelis]]>;
<![CDATA[Diki Zukriadi]]>
<![CDATA[ Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Cahaya Ilmu Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.3783/causa.v5i6.4297
<![CDATA[Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. PTUN memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum administrasi guna memastikan tindakan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini mengeksplorasi cakupan dan batasan kewenangan PTUN, serta analisis terhadap beberapa kasus sengketa administrasi yang telah diselesaikan oleh PTUN. Melalui pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi PTUN dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran yang strategis dalam menjaga prinsip-prinsip good governance, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas PTUN dalam menghadapi dinamika sengketa administrasi publik di masa mendatang.]]>
