Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.05
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Diki Zukriadi
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISI YURIDIS PENGATURAN JANGKA WAKTU NOTARIS DALAM MENERIMA DAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DI INDONESIA Diki Zukriadi; Padrisan Jamba; Zuhdi Arman
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v9i1.3700

Abstract

Notary Public is a public official who is authorized to make credential deeds as a means of proof. Besides being given a notary protokol, it is also obliged to save the notary protokol, both its own and other notary protokols. Regulations related to depository of notary protokol in article 65 paragraph (5) of the UUJN only state that the time for submission was issued 25 (twenty-five) years or more sent by the Notary recipient of the Notary Protokol to the Regional Supervisory Council. This can lead to legal considerations of the notary who will accept the protokol responsible for the notary protokol which is of great concern, which causes rejection of other notaries who will accept the protokol. This study uses a normative method with steps of description, systematization, and explanation of the content of positive law related to using laws and regulations, accessing history and obtaining concepts. Based on the results of the assessment and analysis, the notary protokol is not regulated by the exploitation in UUJN so as to make an agreement on the law so that it can keep documents on the notary protokol while he is still working and also open the work agreement by getting permission from the Notary Association Regional Supervisory Board. Indonesia. While it was agreed that there was a refusal to accept the notary protokol, legal considerations would be given to the notary recipient of the protokol. Tackling these responsibilities can be incorporated into codes of ethics, the notary profession, and approved by the government regarding sanctions for reprimands and compensation from membership.
JCK QUO VADIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Diki Zukriadi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6461

Abstract

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai tindak lanjut amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dihadirkan sebagai jawaban atas keraguan masyarakat dengan status Lembaga independent yang tidak terikat dengan kekuasaan manapun. KPK dibentuk sebagai lembaga Negara yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah dan independen kini didudukan kedalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ) pasca direvisinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi kelembagaan KPK baik dari fungsi dan kewenangan maupun dalam kedudukan lembaga Negara independen non permanen yang bertugas sebagai Trigger Mechanism dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekaatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan Sejarah (Historical Approach). Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan, kedudukan dan implikasi yuridis terhadapa KPK pasca dilakukannya  revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction : Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya Detaris Gulo; Diki Zukriadi
Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jipsoshum-widyakarya.v2i4.3878

Abstract

The two main different principles in judicial system in the various legal states are namely(first): as the unity of jurisdiction system applied by rule of law which only consisted of Civil court and, (second): the duality of jurisdiction system which applied by rechtstaat Law states that is known consisted of civil court and administrative court. Civil courtCulminates in the Supreme Court while the Administrative Court culminates in the StateCouncil (Conseil d’Etat). These two systems are not just different in court organizational hierarchy, but also different ini the legal substance and the legal procedural. TheResearch reports show that the Judicial system in Indonesia is very unique , from the Judicial organization alhierarchy perspective is closer to the system of unity ofJurisdiction, whereas from the principles of the court and the procedure of dispute Settlement perspective is closer to the duality of system jurisdicton so the authors finally Conclude that the judicial system of Indonesia is a mixture system.
PENGUATAN MEKANISME CHECK AND BALANCES UNTUK MENCEGAH KORUPSI DALAM BUMN: PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN Desi Patul; Yudi Kornelis; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i4.4196

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, seringkali BUMN dihadapkan pada isu korupsi yang dapat melemahkan kinerja dan kredibilitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan mekanisme check and balances sebagai upaya pencegahan korupsi dalam BUMN, ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan mekanisme check and balances dalam BUMN dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: (1) memperkuat peran dan independensi Dewan Komisaris; (2) mengoptimalkan fungsi pengawasan Kementerian BUMN; (3) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan; dan (4) memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi keuangan BUMN. Penguatan mekanisme check and balances ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kinerja BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi nasional.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK Rosinta Paulina Br Simatupang; Yudi Kornelis; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i4.4198

Abstract

Sejarah yang panjang telah membentuk Polisi Indonesia yang saat ini dikenal sebagai Polri. Polri dihadapkan pada meningkatnya tuntutan pelayanan masyarakat sebagai dampak dari percepatan pembangunan, sementara beberapa pihak masyarakat mengkritik dan meragukan profesionalisme Polri. Banyak kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut, dan salah satu permasalahan nya adalah melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang diperoleh bersumber dari studi pustaka, dokumen hukum, serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam penerapan kode etik oleh Polri, terutama terkait penegakan hukum yang adil dan perlindungan HAM. Implikasi dari penelitian ini ditujukan untuk dapat memberikan ide konstruktif pada perbaikan sistem pengawasan dan penegakannya kode etik dalam Polri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keyakinan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA: TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Maya Widyastuti; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i4.4218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembatalan keputusan tata usaha negara dari sudut pandang hukum acara peradilan tata usaha negara. Metode yang digunakan adalah analisis literatur untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur proses pembatalan keputusan administratif di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pembatalan keputusan tata usaha negara melibatkan tahapan-tahapan yang ketat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara terhadap keputusan yang salah atau melanggar hukum.
HUBUNGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI DAN PRAKTIK LEASING DI INDONESIA: KAJIAN SENGKETA PENYITAAN TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF PTUN Giovanny Syalshabila; Diki Zukriadi; Yudi Kornelis
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4249

Abstract

Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, pertemuan antara prinsip-prinsip hukum administrasi dengan praktik leasing telah menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu permasalahan yang mendapat sorotan adalah kasus penyitaan yang tidak sah oleh perusahaan leasing, yang sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara hukum administrasi dan praktik leasing di Indonesia, dengan fokus pada sengketa penyitaan tidak sah dalam perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui studi kasus Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim, jurnal ini mengungkap interaksi antara kedua bidang hukum tersebut dan peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa. Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi antara hukum administrasi dan regulasi leasing serta peran MK dalam menegakkan keadilan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan solutif bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika kompleks dalam praktik leasing di Indonesia.
WUJUD PENERAPAN UANG PAKSA ATAU DWANGSOM DALAM SANKSI PTUN Victor Tongam Museka Siregar; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4250

Abstract

Penerapan uang paksa atau dwangsom dalam sanksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan mekanisme hukuman finansial yang ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan dwangsom dalam konteks PTUN, termasuk efektivitasnya dalam penegakan hukum administrasi dan dampaknya terhadap perilaku para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi dasar hukum, prosedur, dan konsekuensi dari pemberlakuan dwangsom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dwangsom dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan ketaatan pada putusan PTUN, namun juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti potensi beban finansial yang berlebihan bagi pihak yang kalah dan perlunya pengawasan yang ketat dalam penerapannya. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan penggunaan dwangsom sebagai bagian dari sistem sanksi di PTUN.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA Ragiel Nur Marvo; Yudi Kornelis; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa administrasi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur upaya administratif dan keterbatasan wewenang lembaga yang menangani upaya administratif.
OPTIMALISASI PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES EKSESKUSI PUTUSAN PENGADILAN ADMINISTRATIF Sofia Tio Ardana; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4271

Abstract

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur dua jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara: eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis, pentingnya kesadaran hukum dari pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi fokus utama. Namun, sering kali terjadi bahwa pejabat pemerintah tidak dapat atau enggan melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan, yang menyebabkan peradilan tata usaha negara kesulitan dalam memaksa pemerintah untuk mematuhi putusannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan berbasis bahan hukum, yaitu mengkaji konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Ditemukan bahwa beberapa putusan peradilan tata usaha negara tidak dapat dilaksanakan karena kualitas putusan yang kurang memadai dan perubahan keadaan setelah putusan tersebut diambil. Tantangan dalam meningkatkan wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pelaksanaan putusan dipelajari dari perspektif teori sistem hukum, termasuk: 1) adanya norma-norma yang ambigu dan saling bertentangan serta putusan yang sulit dieksekusi (sub-sistem substansi hukum), 2) kekurangan pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan putusan (sub-sistem struktur hukum), dan 3) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan (sub-sistem kultur hukum).
Co-Authors Adinda Apriliany Bobby Raynhot Sitinjak Darlipius Buulolo Desi Patul Detaris Gulo Fadilla Dwi Maharani Giovanny Syalshabila Maya Widyastuti Nidatunnisa, Nidatunnisa Ragiel Nur Marvo Rian Delvino Pramudya Ronaldi Agustinus Rosinta Paulina Br Simatupang Rusaila Nuralisa Sabda Ramadani Sewaktu Laia Shinta Novita Sari Silalahi Sofia Tio Ardana Sri Cici Nainggolan Ukas Padrisan Jamba - Victor Tongam Museka Siregar Wahyu Saro Koernadi Lase Yaomi Tachyata Masning Rhuina Yudi Kornelis Zuhdi Arman