<![CDATA[Pengusaha sering menggunakan pekerja outsourcing untuk menekan biaya operasional. Sistem PKWT lebih populer karena dianggap efektif dan efisien bagi pengusaha, namun regulasi yang ada tidak memadai dalam melindungi pekerja outsourcing. Perlindungan hukum yang memadai harus mencakup pembatasan penggunaan outsourcing, pengaturan upah dan manfaat minimum, serta jaminan keamanan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis regulasi terkait dan teori keadilan dan kepastian hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa peralihan hak-hak pekerja dari PKWT ke PKWTT sering kali tidak lancar, menyebabkan ketidakpastian status kerja bagi pekerja outsourcing. Perlindungan hukum harus mencakup aturan yang jelas mengenai status kerja, prosedur peralihan status kerja, dan hak-hak pekerja. Negara harus memastikan bahwa pekerja outsourcing memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar pekerja dan tidak mengalami diskriminasi atau eksploitasi oleh pengusaha.]]>
Copyrights © 2024
